SEMARANG, KOMPAS.com – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, mengapresiasi Pemerintah Jawa Tengah yang telah menjadi pionir dalam menerapkan konsolidasi pengadaan.
Dalam dua tahun terakhir, konsolidasi ini berhasil menghemat anggaran belanja untuk seragam dan alat kesehatan hingga 20–30 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Hendi, dalam acara Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Provinsi/Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Tengah, yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Kamis (19/6/2025).
Baca juga: 4.000 Warga Jateng-DIY Depositokan 141,5 Kilogram Emas di Pegadaian
“Kenapa ini penting, karena catatan dari hasil konsolidasi di Jawa Tengah, hampir 20–30 persen anggaran itu bisa dilakukan efisiensi,” ujar calon wakil gubernur Jateng pada Pilkada 2024 ini dalam keterangan tertulis, Kamis.
Ia berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk menerapkan konsolidasi serupa.
“Sehingga akhirnya anggaran belanja pengadaan bisa lebih efisien dan bisa digunakan untuk pembangunan yang lain,” imbuhnya.
Hendi juga menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyambut baik arahan dari Kepala LKPP.
Ia memastikan bahwa Pemprov Jateng akan terus berupaya mendorong efisiensi pengadaan secara lebih masif.
Baca juga: Anggotanya Viral Diduga Tipu Banyak Wanita untuk Lunasi Pinjol, Polda Jateng: Belum ada Laporan
“Tadi sudah disampaikan bahwa konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.
Pemprov Jateng juga memanfaatkan e-Katalog dan e-Kajian, serta menggandeng akademisi dan pegiat pengadaan untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas belanja pemerintah.
Berdasarkan hasil pemantauan LKPP RI hingga 16 Juni 2025, kinerja pengadaan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren positif, dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat mencapai 89,1 persen, tertinggi di antara provinsi lainnya.
Realisasi belanja PDN Pemprov Jateng mencapai Rp 1,6 triliun, dengan Kota Semarang sebagai kontributor terbesar senilai Rp 608,3 miliar.
Baca juga: Rendahnya Literasi Keuangan Warga Jateng Dimanfaatkan Pinjol Ilegal dan Judol
Selain itu, untuk pengadaan melalui e-Purchasing, Pemprov Jateng mencatat 57,4 persen, dengan nilai realisasi sebesar Rp 1,1 triliun.
Kota Semarang juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam belanja e-Purchasing, mencapai Rp 395 miliar, diikuti oleh Surakarta dan Banyumas.
Angka-angka tersebut menjadi indikator keberhasilan Jawa Tengah dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan optimalisasi anggaran belanja melalui pengadaan berbasis digital dan konsolidasi.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang