Ahmad Luthfi Sebut Banyak Warga Ketergantungan Bansos Bertahun-Tahun: Itu Gagal Perencanaan...

SEMARANG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan perhatian terhadap banyaknya warga yang telah menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), selama lima hingga sepuluh tahun tanpa adanya perubahan signifikan dalam taraf hidup mereka.

Hal ini, menurut Luthfi, menunjukkan kegagalan dalam perencanaan dan intervensi kebijakan pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jawa Tengah pada Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Dana Rp 23 Miliar untuk Biayai 6.470 Penghuni Panti, Ahmad Luthfi Minta Serap Lebih Banyak Penerima Manfaat

"Kalau perencanaan kita matang, enggak ada ceritanya 8 tahun warga yang miskin terus (mengandalkan) gaji (bantuan) dari mensos. Enggak boleh itu terjadi. Berarti perencanaannya tidak tepat sasaran dan mempunyai manajemen yang asal-asalan," tegas Luthfi.

Lebih lanjut, Luthfi mengungkapkan bahwa ia menemukan warga yang telah menerima bantuan sosial selama 20 tahun tanpa evaluasi kelayakan.

"Di situ harus punya kualifikasi yang tepat, sasaran berdasarkan data yang tepat," ujarnya.

Gubernur meminta agar dilakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan sosial untuk mencegah manipulasi yang dapat menyebabkan ketergantungan.

"Bantuan sosial seharusnya hanya menjadi jaring pengaman sementara, bukan sumber penghidupan permanen," tambahnya.

Baca juga: Ingin Seluruh Daerah di Jateng Punya Sekolah Rakyat, Ahmad Luthfi: Kita Cari Rombelnya...

Ia juga menyesalkan praktik birokrasi yang cenderung hanya menggugurkan kewajiban, tanpa upaya serius untuk mengentaskan warga dari garis kemiskinan.

"Jadi enggak ada lagi lurah-lurah yang kong kalikong terkait bansos. Bansos dikasihkan keluarganya sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi PKH nanti kita kendalikan," katanya.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 11 kabupaten/kota dengan desa termiskin sebagai lokasi prioritas intervensi terpadu.

Warga miskin ekstrem akan mendapatkan bantuan tidak hanya berupa bansos, tetapi juga perbaikan rumah, pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi melalui UMKM.

"RTLH bantuan dari Provinsi Rp 20 juta per rumah, Kabupaten/Kota ada yang (menganggarkan) Rp 15 juta. Tapi di situ adalah bagaimana dia mendapatkan pelayanan," imbuhnya.

Luthfi juga mendorong implementasi program Keluarga Berencana (KB) untuk memastikan anak-anak mendapatkan kehidupan yang layak dan berkualitas.

Baca juga: Ahmad Luthfi Tegaskan Larangan Potong Dana RTLH Jateng, Mahasiswa Diminta Awasi

Ia percaya bahwa dengan pengendalian KB, angka stunting juga dapat terkendali.

Tak kalah penting, Luthfi menyoroti perlunya perubahan perilaku masyarakat untuk mendorong tekad keluar dari kemiskinan.

"Enggak mungkin hanya dikasih bansos tok, makane delapan tahun dapat bansos melulu karena apa? Dia tidak pernah behavior mengubah perilaku untuk tidak miskin, karena apa? Sudah dapat bansos. Dia harus pintar, dia harus sehat, rumahnya kudu apik, sanitasinya dibetulin," tuturnya.