BANDA ACEH, KOMPAS.com - Usia perdamaian Aceh pasca-konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintahan RI telah berlangsung selama 20 tahun atau dua dekade lamanya.
Momen hari perdamaian itu selalu diperingati dengan khidmat pada 15 Agustus setiap tahunnya oleh Pemerintah Aceh.
Tahun ini, momen peringatan bersejarah bagi masyarakat Aceh itu akan digelar di gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA) dan bakal dihadiri oleh sejumlah tokoh penting yang terlibat dalam proses perdamaian.
Serangkaian acara dalam momen peringatan tersebut diisi mulai dari zikir dan doa bersama, santunan anak yatim, serta penyerahan bantuan untuk eks kombatan GAM.
Kemudian, akan ada pemutaran video dokumenter sejarah konflik hingga damai Aceh dan penyerahan penghargaan untuk para tokoh perdamaian.
Baca juga: Profil Muzakir Manaf, Eks Panglima Perang GAM yang Kini Jabat Gubernur Aceh 2025-2030
Dua puluh tahun yang lalu, tepatnya pada 15 Agustus 2005, perang berhenti di Aceh setelah konflik berkepanjangan selama 30 tahun.
Musibah gempa bumi dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi titik balik yang memaksa GAM dan Pemerintah RI untuk duduk bersama di meja perundingan, dengan inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional.
Hal ini juga menjadi permulaan usaha GAM untuk menuntut kemerdekaan Aceh melalui jalur-jalur diplomatik.
Pihak pemerintah Indonesia dan GAM pada 27 Februari 2005 bersama-sama memulai langkah perundingan dengan melakukan pertemuan di Helsinki, Finlandia.
Delegasi Indonesia dalam perundingan itu diwakili oleh Hamid Awaluddin, Sofyan A. Djalil, Farid Husain, Usman Basyah, dan I Gusti Wesaka Pudja.
Sementara dari pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, M Nur Djuli, Nurdin Abdul Rahman, dan Bachtiar Abdullah.
Dari pertemuan tersebutlah muncul beberapa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian.
Baca juga: Deretan Eks Kombatan GAM yang Ikut Retreat di Magelang
Kesepakatan Helsinki tercapai dengan perundingan yang berlangsung selama lima putaran, dimulai pada 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005.
Pasca-perjanjian damai, senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005, menyusul pembubaran secara formal sayap militer Tentara Neugara Aceh (TNA) pada 27 Desember 2005, sebagaimana dilaporkan oleh juru bicara militernya, Sofyan Dawood.
Menyusul hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan keleluasaan khusus bagi Aceh dalam menjalankan pemerintahannya sendiri (otonomi khusus).
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini