MATARAM, KOMPAS.com - Aksi demo di depan kantor Pemerintah Provinsi NTB berlangsung damai, Senin (2/9/2025).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menemui massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan melakukan doa bersama di depan kantor Pemprov.
"Yang mau demo ini anak kita, enggak perlu ada yang ditakuti," kata Iqbal saat menemui masa aksi.
Baca juga: Kantor Terbakar, Sekretariat DPRD NTB Bakal Kerja di Tenda
Iqbal mengatakan pihaknya sudah meyakinkan aparat kepolisian yang berjaga serta masyarakat sekitar untuk tidak khawatir dan menjamin suasana kondusif.
"Mereka semua mencintai NTB dan ingin NTB aman apalagi anak-anak muda ini calon pemimpin kita di masa depan, mereka hanya ingin menunjukan tanggung jawab sosial mereka dengan ikut memberikan pandangan saat negara ini dalam situasi krisis," kata Iqbal.
Iqbal berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa kepada pemerintah pusat.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak kepada partai politik memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat.
Baca juga: Massa Aksi Bakar Gedung DPRD NTB, Semua Ruangan Hangus
Ketua HMI cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang Sakti mengatakan, perilaku anggota DPR RI saat berjoget-joget di Gedung DPR RI, bukanlah etika yang pantas dipertontonkan kepada masyarakat.
Masa aksi mendesak agar presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena dianggap gagal menjamin keamanan
Mendesak presiden Prabowo Subiyanto segera mencopot kapolri yang gagal menjamin keamanan keadilan serta melindungi kebebasan berpendapat.
"Menuntut aparat negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dalam penanganan masa aksi serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia," kata Lalu Aldiara.
Baca juga: Massa Aksi Bakar Gedung DPRD NTB
Pihaknya juga mendesak agar Kepolisian negara di seluruh indonesia untuk membebaskan seluruh masa aksi yang ditahan saat ini.
Masa aksi menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan darurat militer karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hanya akan membungkam suara rakyat.
Pihaknya meminta aparat menghentikan tindakan represif karena bertentangan dengan HAM.
"Kita sudah berkomitmen dan bersepakat bahwasannya Indonesia adalah negara demokrasi kebebasan berpendapat kebebasan pers harus sama-sama kita jaga," kata Lalu Aldiara.
Ia mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap solid dan menjaga kesatuan negara RI.
Selesai berorasi, gubernur NTB, mahasiswa dan tokoh agama yang ada di lokasi melakukan doa bersama dilanjutkan dengan sholat berjamaah di Pendopo Gubernur NTB.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini