Rumah Pensiun Jokowi Dibangun di Kawasan Strategis Karanganyar, Nilai Tanah Tembus Rp 15 Juta per Meter

KARANGANYAR, KOMPAS.com – Nilai anggaran yang digunakan negara untuk memberikan hadiah rumah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum diungkap secara resmi.

Namun, rumah yang berlokasi di kawasan strategis Jl. Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu, Karanganyar, diperkirakan bernilai miliaran rupiah.

Rumah tersebut berada tepat di sebelah timur Rumah Makan Taman Sari, sebuah area yang dikenal strategis karena merupakan jalur utama penghubung Kota Solo dengan wilayah Colomadu dan Karanganyar.

Baca juga: Rumah Pensiun Jokowi Hampir Rampung, Tetangga di Karanganyar: Belum Ada Efek, Biasa Saja

Jalan Adi Sucipto juga dikelilingi berbagai fasilitas umum seperti hotel, rumah makan, dan destinasi wisata termasuk De Tjolomadoe, yang menjadikan nilai tanah di kawasan tersebut terus meningkat.

Harga Tanah Tembus Rp 15 Juta per Meter

Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono, menyampaikan bahwa harga tanah di kawasan tersebut telah menembus angka Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per meter persegi dalam satu tahun terakhir. Bahkan sebelum pembangunan rumah Jokowi dimulai.

"Luas tanah 12.000 meter persegi atau 4 patok dengan harga tanah mencapai Rp 10 juta lebih per meter. Kawasan di atas 10 juta per meter. Beberapa pemilik sudah menawarkan Rp 15 juta," ujar Slamet saat dihubungi Kompas.com.

Dengan luas lahan mencapai 12.000 meter persegi, nilai tanah tersebut diperkirakan minimal Rp 120 miliar, belum termasuk biaya pembangunan rumah dan fasilitas lainnya.

Rumah hadiah untuk Jokowi dibangun di area yang relatif jauh dari lingkungan permukiman warga.

Satu-satunya rumah terdekat adalah milik warga bernama Agus Purwanto alias Agus Las (49), yang berada di belakang rumah Jokowi, namun dibatasi tembok setinggi 3 meter dan sungai selebar 2 meter.

Menariknya, meskipun jarak kedua rumah cukup dekat, lokasinya berada di dua kelurahan berbeda.

Rumah milik Jokowi masuk wilayah Kelurahan Blulukan, sementara rumah Agus berada di Kelurahan Gajahan.

"Tidak bersinggungan dengan warga, hanya lokasi usaha saja. Rumah makan dan perhotelan," jelas Slamet.