Presiden Korea Selatan Dituduh Langgar Konstitusi Berat, Hadapi Mosi Pemakzulan

SEOUL, KOMPAS.com - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dituduh melanggar konstitusi berat dengan memberlakukan darurat militer untuk menghindari penyelidikan kriminal, menurut mosi pemakzulan yang diperoleh AFP.

Mosi yang diajukan oleh partai oposisi menyatakan bahwa Yoon melanggar konstitusi dan hukum secara berat dan luas.

Mereka menuduh bahwa pemberlakuan darurat militer tersebut tidak didasarkan pada kekhawatiran keamanan nasional, melainkan untuk menghindari penyelidikan terhadap tuduhan kriminal yang melibatkan Yoon dan keluarganya.

Baca juga: Daftar Kudeta dan Darurat Militer di Korea Selatan sebelum Era Demokrasi

Krisis politik ini memicu perhatian nasional dan internasional.

Yoon Suk Yeol, mengejutkan negaranya pada Selasa (3/12/2024) malam dengan mendeklarasikan darurat militer. Ia menuduh oposisi sebagai kekuatan anti-negara yang mengancam demokrasi Korea Selatan.

Namun, hanya enam jam setelah pengumuman itu, Yoon membatalkan keputusan tersebut.

Langkah mundur ini terjadi setelah parlemen menolak dekritnya secara bulat, dan seruan agar ia mengundurkan diri semakin kencang.

Dalam pidato darurat larut malam yang disiarkan televisi, Yoon mengatakan langkah ini diperlukan untuk melindungi demokrasi Korea Selatan dari unsur-unsur anti-negara dan ancaman dari Korea Utara.

Dekrit enam poin segera diumumkan oleh Komandan Darurat Militer, Jenderal Park An-su, yang mencakup larangan terhadap aktivitas politik dan partai, propaganda palsu, pemogokan kerja dan pertemuan yang dianggap memicu kerusuhan sosial.

Media juga ditempatkan di bawah kendali militer, sementara semua tenaga medis, termasuk dokter yang tengah mogok, diperintahkan kembali bekerja dalam waktu 48 jam.

Baca juga: Mengapa Presiden Korea Selatan Mendadak Umumkan Darurat Militer, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Langkah ini memunculkan kenangan kelam masa pemerintahan otoriter Korea Selatan pada 1980-an, sebelum transisi ke demokrasi.

Baca juga: Darurat Militer Korea Selatan Dibatalkan, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Yoon mengklaim bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap pemangkasan anggaran sebesar 4,1 triliun won oleh oposisi, yang menurutnya membahayakan fungsi inti negara.