Tingkat Kepuasan Publik pada PM Jepang Shigeru Ishiba Turun Drastis, Imbas Skandal Voucher

TOKYO, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengalami penurunan tajam, menurut hasil jajak pendapat yang dirilis pada Senin (17/3/2025). 

Penurunan ini terjadi setelah sang perdana menteri mendapat kecaman karena membagikan voucer hadiah kepada anggota parlemen baru dari partai yang berkuasa.  

Partai Demokrat Liberal (LDP), yang hampir terus-menerus memimpin Jepang sejak 1955, telah diguncang oleh berbagai skandal korupsi dalam beberapa tahun terakhir. 

Baca juga: Shigeru Ishiba Akan Jadi PM Baru Jepang Gantikan Fumio Kishida

Salah satunya adalah skandal suap kepada anggota parlemen yang menyebabkan pendahulu Ishiba lengser.  

Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Asahi Shimbun, hanya 26 persen yang menyatakan puas terhadap kinerja kabinet Ishiba, yang berarti terdapat penurunan drastis dari 40 persen dalam survei yang sama pada Februari lalu.  

Sementara itu, jajak pendapat Yomiuri Shimbun menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan hanya sebesar 31 persen, turun dari 39 persen pada bulan sebelumnya.  

Angka-angka tersebut merupakan yang terendah sejak Ishiba menjabat sebagai perdana menteri pada Oktober lalu.  

Dikutip dari kantor berita AFP, Senin (17/3/2025), Ishiba mendapat kritik tajam setelah membagikan voucer hadiah senilai 100.000 yen (sekitar Rp 11 juta) kepada 15 anggota parlemen baru dari LDP. 

Ia mengeklaim bahwa tindakan itu sah secara hukum dan bukan merupakan bentuk sumbangan politik.  

Namun, Ishiba kemudian meminta maaf pada Jumat lalu atas masalah dan kekhawatiran yang ditimbulkan kepada banyak orang akibat skandal voucer tersebut.  

Baca juga: PM Jepang Fumio Kishida Akan Mundur Usai Terjerat Berbagai Skandal Politik

Ia menjelaskan bahwa voucer yang didapatkan dengan uang pribadi itu diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga anggota parlemen yang baru menjabat setelah pemilihan umum tahun lalu, bukan sebagai sumbangan politik.  

Pada Senin, Ishiba kembali meminta maaf, mengakui bahwa terdapat perbedaan antara pemahaman masyarakat dan praktik pemberian voucer yang ia lakukan.  

Jajak pendapat Asahi menunjukkan bahwa 75 persen responden menganggap distribusi voucer tersebut bermasalah, sedangkan 23 persen tidak melihat adanya masalah.  

Dalam survei Yomiuri, 75 persen responden menganggap voucer hadiah tersebut bermasalah, sedangkan 19 persen tidak.  

Survei yang dilakukan Asahi juga menunjukkan bahwa 32 persen responden menginginkan Ishiba mundur dari jabatannya.

Media Jepang melaporkan bahwa menurunnya tingkat dukungan ini bisa memicu upaya dari dalam LDP untuk menekan Ishiba agar mundur sebelum pemilihan majelis tinggi parlemen yang dijadwalkan pada Juli.  

Baca juga: Shigeru Ishiba Akan Jadi PM Baru Jepang Gantikan Fumio Kishida