China Peringatkan Uni Eropa agar Tak Ikut Campur soal Laut China Selatan

BEIJING, KOMPAS.com – Kedutaan Besar China di Filipina mendesak Uni Eropa untuk tidak ikut campur dalam urusan Laut China Selatan. 

Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis (5/6/2025), China juga mengingatkan Filipina agar tidak “berfantasi” menyelesaikan sengketa wilayah dengan mengandalkan dukungan dari pihak luar.

“Kami mendesak Uni Eropa agar sungguh-sungguh menghormati kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim China di Laut China Selatan, dan berhenti memancing masalah,” ujar juru bicara Kedubes China melalui situs resmi mereka.

Baca juga: China Marah atas Video Sindiran AS soal Laut China Selatan

Pernyataan tersebut muncul setelah Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, melakukan kunjungan ke Manila awal pekan ini dan menyampaikan keprihatinan atas aktivitas China di kawasan laut yang menjadi jalur pelayaran penting itu.

Saat itu, Kallas dan Menteri Luar Negeri Filipina juga mengecam tindakan China yang mereka sebut sebagai “ilegal, koersif, agresif, dan menyesatkan” terhadap kapal dan pesawat Filipina yang sedang menjalankan operasi sah di wilayah tersebut.

China menilai Uni Eropa tak memiliki dasar atau wewenang untuk mencampuri konflik maritim yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara.

Lebih jauh, China juga mengkritik Filipina karena dinilai terlalu bergantung pada kekuatan eksternal, alih-alih menyelesaikan sengketa secara langsung melalui dialog bilateral.

Baca juga: AS Kecam Manuver Berbahaya Angkatan Laut China di Laut China Selatan

“Manila sebaiknya kembali ke meja dialog dan berkonsultasi untuk mengelola perbedaan dengan China, daripada berfantasi mengandalkan kekuatan dari luar untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan,” ujar juru bicara tersebut.

Pihak Kedutaan Besar Filipina di Beijing belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang dikirim melalui email oleh media internasional.

Selama ini, China mengeklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, termasuk sebagian besar zona ekonomi eksklusif milik negara-negara seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. 

Klaim ini terus menjadi sumber ketegangan di kawasan dan kerap memicu insiden di laut.

Baca juga: Filipina Mengaku Ditekan China untuk Serahkan Hak Kedaulatan di Laut China Selatan