BEIJING, KOMPAS.com - Partai Komunis China memecat mantan pemimpin Tibet Qizhala sebagai anggota karena diduga menerima suap dan terlibat dalam aktivitas takhayul.
Melansir AFP pada Selasa (22/7/2025), badan antikorupsi tertinggi China, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawasan Nasional, dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa Qizhala dipecat karena kasus yang dianggap sebagai pelanggaran disiplin serius.
Qizhala adalah politikus China keturunan Tibet yang sempat menjabat sebagai kepala wilayah otonomi Tibet periode 2017-2021.
Baca juga: Benjamin Netanyahu Keracunan Makanan, Sidang Kasus Korupsi Ditunda
Menurut laporan badan antikorupsi tertinggi China, Qizhala dituduh menerima suap, menyalahgunakan dana publik untuk mengadakan pesta ilegal, serta bersekongkol dengan pemilik usaha demi mendapatkan kontrak-kontrak menguntungkan.
Tidak hanya itu, pihak berwenang juga menyebut keluarganya memanfaatkan posisi Qizhala untuk keuntungan pribadi.
Qizhala juga diduga terlibat aktivitas takhayul dalam jangka waktu lama.
Aktivitas semacam ini dilarang bagi anggota Partai Komunis China karena dianggap bisa melemahkan loyalitas kader terhadap partai.
Menurut laporan AFP, praktik spiritual di Tibet selama ini dikontrol ketat oleh Pemerintah China.
Pada 1959, pasukan China menumpas pemberontakan di Ibu Kota Lhasa yang memaksa pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, melarikan diri ke pengasingan.
Sejumlah pakar PBB sebelumnya menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan Pemerintah China yang dinilai bertujuan mengasimilasi budaya, agama, dan bahasa masyarakat Tibet.
Baca juga: Bos Proyek Tersangka Korupsi Bakar Uang Rp 3,8 Miliar Saat Digerebek
Qizhala hanyalah salah satu eks pejabat Tibet yang diseret ke pengadilan China atas kasus korupsi, meski bergabung dalam partai penguasa.
Pekan lalu, pengadilan China juga menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan kepada Wu Yingjie karena terbukti menerima suap senilai hampir 50 juta dollar AS (Rp 815,7 miliar).
Wu adalah mantan ketua Partai Komunis China di Tibet periode 2016–2021.
Wu sendiri telah dikeluarkan dari Partai Komunis China pada Desember lalu dengan status pelanggaran disiplin serius.
Sejak satu dekade lalu, Presiden China sekaligus Pemimpin Partai Komunis China, Xi Jinping, gencar menjalankan kampanye antikorupsi besar-besaran di tubuh pemerintahannya.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai kampanye ini juga digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik Xi.
Baca juga: Setelah Bantu Israel Lawan Iran, Trump Minta Persidangan Korupsi Netanyahu Dibatalkan
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini