Terpojok di Kursk, Rusia Sibuk dengan Kasus Korupsi Pejabat Daerah

MOSKWA, KOMPAS.com - Rusia menahan seorang pejabat daerah yang diduga melakukan penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk memperkuat pertahanan perbatasan di wilayah Kursk pada Senin (25/8/2025).

Penahanan pejabat daerah ini menjadi bagian dari penindakan korupsi yang terkait dengan kemunduran militer Rusia saat menghadapi ofensif Ukraina.

Serangan Ukraina tahun lalu berhasil menembus wilayah perbatasan Kursk, membuat negara ini bisa merebut dan menahan sejumlah wilayah selama berbulan-bulan.

Baca juga: Di Balik Jumbonya Impor Minyak Rusia, Orang Terkaya Asia Makin Cuan

“Vladimir Bazarov, wakil gubernur sementara wilayah Kursk, ditahan,” tulis Gubernur Kursk saat ini, Alexander Khinstein, di Telegram, sebagaimana yang dilansir dari AFP pada Senin (25/8/2025).

Khinstein menekankan bahwa “prestasi sebelumnya tidak dapat dan tidak akan menjadi izin untuk melanggar hukum.”

Bazarov sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur wilayah Belgorod, yang berbatasan dengan Ukraina dan sempat menjadi target beberapa percobaan penyusupan. Namun, Ukraina tidak berhasil mendapatkan pijakan permanen.

Khinstein menambahkan, penyelidikan terhadap Bazarov “secara preliminer menyangkut pembangunan benteng pertahanan” di wilayah perbatasan.

Menurut sumber penegak hukum yang dikutip kantor berita TASS, dugaan penggelapan mencapai satu miliar rubel atau sekitar 12 juta dollar AS (Rp 195 miliar).

Baca juga: Pembangkit Nuklir Rusia Diserang Ukraina sampai Kebakaran, Radiasi Jadi Sorotan

Kasus korupsi ini terkuak setelah pasukan Ukraina pada Agustus tahun lalu berhasil merebut puluhan pemukiman di wilayah Kursk.

Itu menjadi sebuah serangan bersenjata besar pertama oleh tentara asing ke tanah Rusia sejak Perang Dunia II.

Rusia kemudian memulihkan kontrol wilayah tersebut awal tahun ini, dengan bantuan ribuan tentara dari sekutu Korea Utara.

Gubernur Kursk saat terjadinya invasi Ukraina, Alexei Smirnov, kini ditahan dan menunggu persidangan terkait dugaan penyalahgunaan dana militer.

Sebelumnya, gubernur lain, Roman Starovoyt, yang memimpin wilayah itu selama lima tahun hingga beberapa bulan sebelum serangan, bunuh diri pada Juli.

Ia bunuh diri setelah diberhentikan dari posnya sebagai menteri transportasi nasional di tengah spekulasi bahwa ia juga akan ditangkap atas tuduhan keterlibatan kasus korupsi.

Baca juga: Tangis Kim Jong Un Sambut Tentara Korut Kembali dari Perang untuk Rusia