Negara Ini Sempat Diguncang Demo Besar karena Pajak

Dia juga memperingatkan para pesaing politiknya agar tidak mensponsori dan memanfaatkan protes serta cara-cara melanggar hukum untuk menggulingkannya secara paksa dari kekuasaan.

Selain korban tewas, lebih dari 100 orang terluka dan sekitar 532 orang ditangkap dalam aksi protes yang melanda Ibu Kota Nairobi dan kota-kota besar lainnya, lapor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNCHR).

Dalam pidatonya, Ruto membela tindakan polisi. Dia menuturkan, setiap serangan terhadap pasukan keamanan, itu berarti perang terhadap negara.

Baca juga: Negaranya Terlilit Utang, Warga di Kenya Tak Bisa Makan karena Tidak Punya Uang

"Kenya tidak dapat dan tidak akan diperintah melalui ancaman, teror, atau kekacauan. Tidak di bawah pengawasan saya," kata Ruto.

Dia juga berjanji untuk tegas menindak mereka yang berada di balik protes tersebut secara tegas.

Dia juga menegaskan, setiap pergantian pemerintahan hanya mungkin terjadi melalui pemilihan umum, bukan melalui protes.

Dia juga mendesak para penentangnya untuk menunggu pemilihan umum (pemilu) 2027.

"Negara ini tidak akan dihancurkan oleh segelintir orang yang tidak sabar dan menginginkan pergantian pemerintahan dengan cara-cara yang inkonstitusional. Hal itu tidak akan terjadi," tambah Ruto.

Baca juga: Asrama Sekolah di Kenya Kebakaran, 17 Anak Tewas, Laporan Awal Gedung Terlalu Penuh

Aksi 2024

Dalam aksi protes 2024, massa sempat menyerbu parlemen dan membakar sebagian gedung. Polisi kala itu menembakkan peluru tajam dan militer diturunkan untuk mengendalikan situasi.

Presiden Ruto kemudian membubarkan kabinet yang dianggap tidak kompeten, tetapi tetap mempertahankan sebagian besar menterinya. 

RUU keuangan yang memicu protes ditarik, meski belakangan, pajak baru kembali diperkenalkan lewat amendemen legislatif.

Pada Maret 2025, Ruto juga menandatangani pakta politik dengan pemimpin oposisi Raila Odinga, usai menunjuk beberapa anggota partai oposisi ke dalam kabinetnya.

Namun, langkah-langkah tersebut belum meredam ketidakpuasan publik. 

Gelombang protes terbaru menunjukkan keresahan masyarakat terhadap arah pemerintahan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Baca juga: Inggris Bayar Rp 62 Miliar atas Kebakaran Kenya, Warga Hanya Terima Rp 2,7 Juta