Dalam upaya untuk meredakan protes nasional, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pada Minggu bahwa beberapa tunjangan yang didanai negara kepada anggota DPR akan direvisi, termasuk besaran tunjangan.
Meski langkah itu disambut baik oleh para pengunjuk rasa, beberapa pihak berpendapat tindakan itu belum cukup jauh.
"Ini bukan hanya tentang satu isu, tetapi tentang keprihatinan jangka panjang terkait kesenjangan, tata kelola, dan akuntabilitas," ujar Herianto, mantan koordinator pusat Persatuan Pelajar Seluruh Indonesia, kepada BBC.
"Perubahan simbolis memang penting, tetapi masyarakat mengharapkan reformasi yang lebih mendalam, terutama di bidang-bidang yang berdampak pada warga biasa, seperti kebijakan pertanian, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang adil," tambahnya.
"Tujuan utamanya adalah mendorong tata kelola yang lebih akuntabel, transparan, dan berpusat pada rakyat," tandasnya.
Baca juga: Demo Diaspora Indonesia di Jerman, Kecam Rezim di Tanah Air: Rakyat Tak Akan Tinggal Diam
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini