KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik dari mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait gaya komunikasinya yang dinilai terlalu keras dan berpotensi melemahkan solidaritas antarlembaga pemerintah.
Purbaya menegaskan bahwa gaya komunikasi yang disebutnya sebagai 'koboi' itu justru dijalankan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jadi sepertinya saya koboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya tidak berani gerak sendiri,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Baca juga: Gaya Koboinya Dikritik, Purbaya: Itu Juga Atas Perintah Bapak Presiden
Menurut Purbaya, sikapnya yang lugas dan tegas bukan untuk menyerang pihak lain, melainkan untuk menyampaikan pesan secara jujur dan transparan kepada publik.
“Jangan dianggap saya koboy. Saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, dengan versi yang lebih halus malah,” tambahnya.
Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi saat menemui wartawan usai meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Sinduadi Timur, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Jumat (17/01/2025).Kritik terhadap gaya komunikasi Purbaya datang dari Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang kini menjadi anggota Badan Komunikasi Pemerintah.
Menurut Hasan, gaya bicara Purbaya yang sering menyinggung pejabat lain berpotensi menciptakan kesan perpecahan di internal pemerintahan.
“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan melalui kanal YouTube pribadinya.
Baca juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Akan Razia Pakaian Impor Ilegal di Pasar: Cuma di Pelabuhan
Ia juga mengingatkan bahwa kritik antarpejabat sebaiknya dilakukan secara tertutup agar tidak memberi kesan negatif di mata publik.
“Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling debat, silakan. Tapi kalau di ruang terbuka, itu bisa menghibur orang yang tidak suka dengan pemerintah,” ujarnya.
Hasan mencontohkan salah satu pernyataan Purbaya yang dianggapnya menimbulkan persepsi negatif, yakni saat Purbaya berselisih pendapat dengan sejumlah kepala daerah terkait dana transfer ke daerah (TKD).
“Misalnya menteri berantem sama gubernur, mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Tapi kalau lama-kelamaan, orang akan melihat ini sebagai ketidak-solidan pemerintah,” kata Hasan.
Baca juga: Datangkan Ahli IT untuk Perbaiki Coretax, Purbaya Berkelakar Bakal Ajari Komdigi Soal Keamanan Siber
Meski dikritik, Purbaya mengklaim bahwa pendekatannya justru efektif dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Ia mengutip hasil survei Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menunjukkan peningkatan indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada Oktober 2025.
“Berdasarkan survei LPS, indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah naik dari 101,5 menjadi 113,3. Levelnya sekarang sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat,” jelasnya.