Menyoal Wacana Penggabungan Pelni dan ASDP ke dalam Pelindo

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara berencana menggabungkan operator pelayaran penyeberangan pelat merah PT ASDP dan pelayaran penumpang PT Pelni ke dalam Pelindo. Sayangnya rencana ini belum jelas detailnya.

Menteri BUMN Erick Thohir sepertinya tak berpikir panjang dengan gagasan penggabungan. Sebagai entitas yang kelak menampung kedua perusahaan pelayaran tersebut, Pelindo, operator pelabuhan milik negara, melalui Direktur Utamanya Arif Suhartono mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan terkait rencana dimaksud.

Menurut dia, pembahasan masih berada di lingkup Kementerian BUMN.

Penggabungan (merger) BUMN memang salah satu program yang diusung Erick Thohir sejak ia menjabat Menteri BUMN mulai dari era Joko Widodo hingga kini dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, ide merger perusahaan tidak murni besutannya.

Dalam konteks penggabungan Pelindo, menurut Sabri Saiman, seorang tokoh kepelabuhanan nasional, gagasan merger sudah muncul jauh sebelum Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia dan Erick sebagai Menteri BUMN.

Sabri merupakan salah seorang yang getol mewacanakan penggabungan Pelindo kala itu. Alasannya, dengan berdirinya Pelindo I, II, III dan IV yang masing-masing setara dalam kedudukan dan kewenangan, sementara lini bisnis yang digarap senada-seirama, jelas sektor pelabuhan nasional tidak efisien dengan adanya redundansi dan replikasi peralatan, SDM, dll.

Sedikit mengutip sejarah Pelindo, keempat perusahaan kepelabuhan milik negara itu didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan pada 1991. Pembedanya hanya nomor PP-nya saja.

Pelindo I yang wilayah kelolaannya mencakup empat provinsi: NAD, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, mendapat nomor 56.

Pelindo II, mengelola pelabuhan di sepuluh provinsi, antara lain, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Kalimantan Barat diberi PP bernomor 57.

Pelindo III dengan wilayah kerja meliputi Jawa Timur hingga NTT diberi PP nomor 58. Adapun Pelindo IV, merentang dari Kalimantan Timur hingga Papua Barat, mendapat penetapan Peraturan Pemerintah No 59.

Kini semua Pelindo sudah melebur menjadi satu. Sabri beserta pemangku kepentingan lainnya bisa bernapas lega karena apa yang mereka suarakan akhirnya terwujud juga, yaitu bersatunya Pelindo.

Tantangan

Merger Pelindo dinilai banyak pihak berhasil dan sejauh ini ada sejumlah pencapaian yang patut diapresiasi.

Namun, bukan berarti tak ada masalah atau tantangan yang mencuat dan sampai derajat tertentu belum dapat diatasi oleh top management sampai saat ini.

Saya tidak hendak membahas masalah tersebut dalam tulisan ini. Fokusnya adalah, dengan akan bergabungnya Pelni dan ASDP ke dalam jajaran Pelindo, masalah/tantangan itu berpeluang bertambah besar.

Jika tidak cerdas mengelolanya, maka akan berujung tenggelamnya bahtera korporasi.