Apindo Beda Pendapat Soal BMAD, Industri Tekstil Minta Sikap Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com – Perbedaan pendapat di tubuh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk benang filamen memicu sorotan, khususnya dari pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil, menyoroti perbedaan pendapat di internal Apindo terkait penerapan Bea Masuk Anti Dumping.

Menurutnya, perbedaan sikap ini justru melemahkan posisi organisasi di tengah situasi industri yang sedang tertekan.

Baca juga: POLY Tutup Pabrik Tekstil di Karawang, Terdampak Kebijakan Impor dan Tarif AS

SHUTTERSTOCK/AIPCREATIVE Ilustrasi industri tekstil.

Ia menekankan pentingnya Indonesia memiliki strategi atau kebijakan yang tepat untuk menghadapi perubahan situasi politik dan ekonomi global.

Sebagai contoh, Amerika Serikat (AS) menerapkan kebijakan proteksi pasar domestik, misalnya dengan mengenakan tarif tambahan terhadap produk dari negara tertentu.

Menurut Farhan, Indonesia juga harus menerapkan langkah serupa guna melindungi industri dalam negeri dari masuknya produk impor murah, khususnya dari China, agar pasar lokal tidak dikuasai barang-barang yang bisa melemahkan produsen domestik.

“Kita perlu formulasi yang pas untuk hadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi. Banyak negara yang mulai melindungi pasar dalam negerinya,” ujar Farhan melalui keterangan pers, Selasa (12/8/2025).

Baca juga: Apindo: Indonesia Masih Berpeluang Tekan Tarif AS untuk Kopi, Nikel, hingga Tekstil

“Salah satunya AS yang menerapkan sejumlah tarif terhadap beberapa negara. Indonesia harus jaga industri dalam negerinya supaya tidak kebobolan oleh produk China yang murah,” paparnya.

Beda pendapat terlihat dari pernyataan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, yang menilai bahwa ancaman dumping dari China perlu diwaspadai, imbas penolakan usulan pengenaan BMAD.

Namun, Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, yang secara gamblang menyatakan penolakannya terhadap penerapan BMAD. Sikap yang berseberangan ini dinilai membingungkan dan kontraproduktif.