Tetes Tebu Menumpuk di Pabrik, Komisi IV DPR: Impor Etanol Harus Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI mengkritik  Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, terkait penumpukan tetes tebu di pabrik gula yang diduga terjadi akibat kebijakan impor etanol.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai impor etanol tidak relevan saat ini karena bahan baku lokal sebenarnya sudah tersedia.

Menurutnya, pemerintah justru merugikan petani tebu dan industri gula dalam negeri.

“Etanol ini harus dihentikan impornya. Yang diimpor itu belum siap kita, itu adalah untuk energi. Sementara yang lain sudah bisa dari lokal,” ujar Alex dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: Petani Tebu Desak Pemerintah Revisi Aturan Impor Etanol, Mendag Janji Evaluasi

Menanggapi kritik tersebut, Sudaryono mengakui adanya persoalan serius di lapangan.

Ia menjelaskan bahwa penumpukan tetes tebu di sejumlah pabrik gula telah membuat industri khawatir hingga berpotensi menghentikan proses giling.

“Betul ada penumpukan tetes di pabrik gula kita. Bahkan karena menumpuk, ada kekhawatiran pabrik menghentikan gilingnya. Ini kami respons agar etanol diatur sehingga tetes dari pabrik gula bisa termanfaatkan secara maksimal, tidak numpuk, dan kita juga bisa mengurangi impor etanol,” ungkap Sudaryono.

Kementan sendiri telah menyampaikan persoalan ini dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pekan lalu.

Dalam forum tersebut, Kementan mendorong pengurangan impor etanol serta mengutamakan produktivitas dalam negeri.

“Nah ini kami dorong supaya etanol diatur sehingga tetes dari pabrik gula kita ini bisa termanfaatkan secara maksimal, tidak numpuk dan juga kita mengurangi impor dari etanol itu,” lanjutnya.

“Perkembangannya akan kami laporkan terus ke Komisi IV seperti apa perkembangannya. Baru minggu lalu kami, saya sendiri yang hadir di rapat itu dan kami sampaikan,” kata Sudaryono.

Sudaryono menekankan bahwa Kementerian Pertanian memiliki komitmen yang sama dengan DPR RI untuk melindungi kepentingan petani dan industri lokal.

Ia menyebut kebijakan pemerintah selalu melalui proses tarik ulur, tetapi tetap diarahkan pada kepentingan nasional.

“Konsen bapak-ibu semua, kami juga punya konsen yang sama. Pemerintah ini kan ada tesis, antitesis, kemudian sintesis. Percayalah, kami di Kementerian Pertanian akan selalu mengedepankan produktivitas dalam negeri dan selalu mengedepankan kesejahteraan petani, serta industri dalam negeri. Itu yang terus kami perjuangkan,” tuturnya.

Baca juga: Manis di Podium, Pahit di Lahan: Tebu Dalam Bayang-bayang Retorika Hilirisasi