1 Tahun Prabowo-Gibran: Kenaikan UMP Hingga BSU Jadi Capaian Kinerja Ketenagakerjaan
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan ada lima capaian kinerja bidang ketenagakerjaan selama hampir satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kesejahteraan buruh, inklusivitas kerja dan praktik non diskriminasi di dunia kerja disebut Yassierli masuk dalam lima capaian kinerja tersebut.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesejahteraan pekerja
Menaker Yassierli bilang, di pemerintahan Prabowo-Gibran, negara berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh lewat naiknya upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk 2025.
Lalu ada bonus hari raya (BHR) yang diberikan kepada para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online.
"Mungkin teman-teman masih ingat kita ada UMP 2025 ya, menaikkan kemarin 6,5 persen. Kemudian ada BHR, bonus hari raya bagi teman-teman pengemudi online, kurir online, itu adalah inisiatif yang baru, alhamdulillah memberikan manfaat kepada lebih dari 2 juta orang," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Selain itu, Kemenaker telan menginisiasi revisi aturan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) sehingga lebih akomodatif untuk buruh.
Kemudian, ada pemberian bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu yang diberikan kepada 15,2 juta pekerja di sektor formal.
Baca juga: 1 Tahun Prabowo-Gibran, Catatan Ombudsman terkait MBG
2. Meningkatkan pelatihan kejuruan (vokasi)
Menurut Yassierli, selama 2025 ini Kemenaker sudah melatih 724.251 orang lewat balai-balai vokasi.
Para peserta pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti sudah selesai menjalani program pelatihan kejuruan dari pemerintah.
Selain itu, ada lebih dari 1 juga orang yang menerima sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selama tahun ini.
3. Larangan diskriminasi di dunia kerja
Menaker Yassierli mengatakan, setidaknya ada tiga aturan baru yang diterbitkan Kemenaker untuk mencegah praktik diskriminasi di dunia kerja.
