Jeje Wiradinata Debat dengan Unpad Soal KJA Pangandaran, Bicarakan 4 Poin Penting

KOMPAS.com – Perdebatan sengit mewarnai pertemuan antara pihak yang menolak keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran dengan pihak Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor, Sumedang, Rabu (20/8/2025).

Pertemuan itu dihadiri Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, bersama Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) dan Forum Bela Pariwisata Pangandaran.

“Jadi, kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan pihak Unpad mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Kita hampir dua jam (berdialog), ya dinamikanya lumayan,” kata Jeje kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Kamis (21/8/2025) pagi.

Menurut Jeje, pertemuan berlangsung cukup keras karena pihaknya menilai KJA bisa mengganggu aktivitas pariwisata maupun nelayan di kawasan tersebut.

“Kan, awalnya kita heran karena kenapa Unpad yang sepertinya ngotot terkait KJA ini. Nah, kita ingin tahu apakah Unpad ini sebagai akademisi atau konsultan? Kemarin sudah terjawab bahwa Unpad itu adalah punya kerja sama dengan PT PBS terkait urusan KJA. Mungkin kerja sama dari sisi konsultan atau sebagainya,” ucap Jeje yang juga mantan Bupati Pangandaran.

Empat Poin Kesepakatan

Baca juga: Polemik KJA di Pangandaran, Pemprov Jabar Tunggu Keputusan KKP

Dari perdebatan itu, Jeje menyebut ada empat poin penting yang berhasil dibicarakan.

Menghormati budidaya – Pihaknya memahami dan menghormati kegiatan budi daya apabila memang untuk kepentingan yang lebih besar.

Tidak boleh ganggu pariwisata – Lokasi KJA tidak boleh mengganggu pengembangan wisata bahari yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk water sport yang menjadi ikon Pangandaran.

Menolak di Pantai Timur – Jika luas KJA mencapai 3,29 hektare dan ditempatkan di Pantai Timur Pangandaran, pihaknya tetap menolak.

Cari titik alternatif – Penentuan titik lokasi dan luasan KJA akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan turun langsung ke lapangan agar tidak mengganggu pengembangan wisata bahari.

“Makanya, kita akan turun ke lapangan untuk mencari titik yang sudah disepakati. Rencana minggu depan setelah saya pulang dari Jakarta,” jelas Jeje.

Baca juga: Unpad Sebut KJA Pangandaran di Bawah 2.000 Meter Persegi, Ajak Susi Pudjiastuti Berdialog

Ia menambahkan, Unpad sebelumnya menyebut kebutuhan KJA seluas 2.000 meter persegi, sementara yang terpasang saat ini baru sekitar 1.660 meter persegi. “Jika sekarang 1.660 meter persegi, berarti tinggal nambah 340 meter persegi,” ucapnya.

Alumni Unpad Tantang Susi Pudjiastuti

Sementara itu, sebelumnya polemik KJA di Pangandaran tidak hanya menyeret nama kampus. Sejumlah alumni Unpad sebelumnya juga melontarkan tantangan terbuka kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi, yang dikenal vokal menolak keberadaan KJA di Pangandaran, diminta untuk berdiskusi atau beradu argumen secara langsung mengenai dampak keberadaan keramba tersebut. Alumni Unpad menilai perlu ada forum terbuka agar publik mendapatkan gambaran utuh dari berbagai sudut pandang, baik pariwisata, lingkungan, maupun ekonomi nelayan.

Dengan adanya dinamika ini, perdebatan soal KJA di Pangandaran dipastikan masih akan terus berlanjut, terutama antara pihak yang mendorong pengembangan budidaya ikan dengan kelompok yang ingin menjaga keberlanjutan wisata bahari.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Mantan Bupati Pangandaran Temui Unpad soal KJA, Terjadi Perdebatan, Ada 4 Poin Pembicaraan