Semua SPPG di Ciamis Belum Punya Sertifikat Higiene dan PBG, Ini Penjelasan DPMPTSP

KOMPAS.com – Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ciamis hingga kini belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hal itu terungkap dalam agenda Ciamis Beri Kabar (Misbar) yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kantor PWI Ciamis, Kamis (2/10/2025).

Sekretaris DPMPTSP Ciamis, Drs. LM Sukardan Rere, menyebutkan data Online Single Submission (OSS) hanya mencatat rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, serta sejumlah usaha katering yang telah mengantongi SLHS.

“Untuk SPPG di Ciamis, sampai saat ini belum ada yang tercatat memiliki SLHS maupun izin PBG,” ujar Rere.

Ia menjelaskan, penerbitan SLHS menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, sedangkan perizinan PBG diproses melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG).

Dari Dinkes nantinya akan keluar rekomendasi apakah usaha pangan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Rekomendasi tersebut kemudian bisa diunggah ke OSS untuk diterbitkan SLHS.

Baca juga: Wali Kota Pekanbaru Ingatkan Pengelola SPPG soal Kebersihan Dapur MBG

Sementara untuk izin PBG, pemohon perlu mendaftar secara daring melalui SIMBG dengan tahapan yang berbeda dari SLHS.

“Keduanya merupakan izin berbeda. Sayangnya, kita bahkan belum punya data pasti jumlah SPPG di Ciamis,” tambah Rere.

Meski begitu, ia menilai keberadaan SPPG sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa membuka peluang investasi baru.

“Dari sisi agrobisnis, program ini bisa memunculkan pelaku usaha lokal dan menarik investor di sektor pertanian maupun peternakan. Potensi Ciamis sangat besar,” katanya.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, Dr. Nurdiana Mulyatini, turut menegaskan bahwa MBG memang memiliki prospek pasar jelas. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah memperkuat rantai pasok pangan.

“Permintaan bahan pokok akan melonjak karena program ini. Kalau rantai pasok tidak dibenahi, bisa memicu inflasi dan kenaikan harga di pasar,” jelas Nurdiana.

Baca juga: Forkopimcam Pringsewu Wajibkan SPPG Publikasikan Menu Gizi Harian

Ia mencontohkan pentingnya jejaring antar daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan.

“Ketika Ciamis surplus ayam dan telur, lalu kabupaten tetangga surplus padi, harus ada jejaring untuk saling menopang kebutuhan MBG. Kalau tidak, petani akan lebih memilih menjual ke program ini daripada ke pasar, sehingga harga bisa terdorong naik,” tegasnya.

Program MBG memang membuka potensi besar bagi ekonomi lokal. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada regulasi yang jelas, perizinan yang tertib, dan manajemen pasokan pangan yang terkoordinasi agar manfaat benar-benar dirasakan masyarakat.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Fakta Mengejutkan dari Ciamis: Semua SPPG Belum Punya Sertifikat Laik Higiene dan PBG