Skandal Kuota Haji: KPK Fokus Usut Peran Individu, Kerugian Negara Capai Rp 1 Triliun

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 belum mengarah ke organisasi masyarakat (ormas).

“Sepanjang penyidikan sampai hari ini (Jumat 19/9), tidak ada mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Pinjamkan Rp53 M ke Cagub yang Ditangkap KPK, Mongol Stres Takut Ikut Diciduk

Menurut Budi, fokus KPK saat ini adalah mengusut peran-peran individu yang diduga terlibat dalam pembagian kuota tambahan haji.

Rp 1 triliun kerugian negara dari kuota haji

KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi haji pada 9 Agustus 2025, setelah meminta keterangan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Dari hasil penyelidikan, kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun.

Baca juga: KPK Ungkap Oknum Kemenag Peras Ustaz Basalamah, Uang Dikembalikan karena Takut Pansus DPR

Tiga orang sudah dicegah bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.

Lembaga antikorupsi juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung lebih detail kerugian keuangan negara akibat dugaan penyalahgunaan kuota haji.

DPR temukan kejanggalan kuota tambahan

KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Dari total 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi, Kemenag membaginya setengah untuk haji reguler dan setengah lagi untuk haji khusus.

Baca juga: Kuota Haji Dijadikan Ajang Bisnis, KPK: Harga Jadi Mahal karena Disebar ke Banyak Travel

Masalahnya, pembagian 50:50 ini tidak sesuai dengan Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang seharusnya menetapkan 92 persen untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.

Fokus KPK: individu, bukan lembaga

Dengan temuan DPR dan penyelidikan KPK, publik menunggu siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menegaskan, pihaknya menyoroti peran individu, bukan lembaga, dalam dugaan korupsi kuota haji yang dinilai merugikan jutaan jamaah dan mencoreng citra penyelenggaraan ibadah suci ini.

Baca juga: KPK Bongkar Dugaan Jemaah Haji Tergiur Maktab VIP, Bukan Hanya di Biro Khalid Basalamah

“Dalam penyidikan perkara ini, KPK fokus mendalami peran-peran individu yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024,” ujar Budi.