3 Sumber Dana Pembangunan IKN, Basuki Pastikan Proyek Berlanjut di Era Prabowo

KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan IKN akan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di tengah sorotan media asing terhadap proyek ambisius tersebut.

Menurut Basuki, pemerintah telah menyiapkan tiga skema pendanaan untuk membiayai pembangunan IKN di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Ada tiga sumber pendanaan pembangunan infrastruktur IKN,” ujar Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (1/11/2025).

Lantas, dari mana sumber biaya pembangunan IKN?

Baca juga: Surat Kabar Inggris Sebut IKN Terancam Jadi Kota Hantu

3 sumber dana pembangunan IKN

Basuki merinci tiga sumber dana yang akan dipakai pemerintah untuk melanjutkan proyek besar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Dana yakni berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Berikut perinciannya:

• APBN 2025-2028: Rp 48,8 triliun
• KPBU: Rp 158,72 triliun per Oktober 2025
• Investasi swasta murni: Rp 66,3 triliun per Oktober 2025.

OIKN mengeklaim, pembangunan IKN kini berjalan semakin massif. Pembangunan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif tengah dipersiapkan.

Kawasan ini penting sebagai pelengkap konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politica), khususnya pada pembangunan IKN tahap dua ini.

"Tahap dua pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM)," ungkap Basuki.

Kompleks perkantoran legislatif rencananya dibangun di atas lahan 42 hektare dengan anggaran Rp 8,5 triliun. Gedung-gedung besar seperti sidang paripurna, plaza demokrasi, serambi musyawarah, museum, dan gedung kerja lainnya mulai didirikan.

Sementara itu, kompleks yudikatif di atas lahan 15 hektare dengan anggaran Rp 3,1 triliun. Nantinya kawasan ini terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Basuki mengatakan, pembangunan kedua Kawasan tersebut diperkirakan bakal selesai selama 25 bulan ke depan terhitung sejak November 2025.

Sebelumnya, pembangunan kawasan eksekutif sudah dilakukan pada tahap satu.

Baca juga: Sederat Fakta Kebakaran di HPK IKN: 700 Pekerja di Lokasi Proyek, Api Muncul dari Lantai 4

IKN dicap “Kota Hantu” oleh media asing

Sebelumnya, surat kabar Inggris The Guardian menyoroti kondisi IKN lewat artikel berjudul “Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’” yang terbit pada Rabu (29/10/2025).