BSI Sudah Serap Lebih dari 50 Persen Kucuran Dana Pemerintah Rp 200 T

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya sudah menyerap lebih dari 50 persen suntikan dana pemerintah.

Sebagai informasi, pada pertengahan September 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengucurkan dana pemerintah Rp 200 triliun kepada lima bank milik negara, termasuk BSI, untuk disalurkan sebagai kredit guna mendongkrak ekonomi.

Dana pemerintah yang diterima BSI antara lain disalurkan untuk UMKM, ekosistem haji-umrah, pegadaian syariah hingga program cicilan emas.

"Pokoknya (serapannya) sudah lebih tinggi dari 50 persen. Lebih tinggi dari 50 persen. Pokoknya (saat) Pak Menteri (Menkeu) datang (ke BSI), saya ceritain berapa persennya," ujar Anggoro dalam sesi doorstop dan literasi media BSI di sela-sela acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

"Oh iya (peruntukannya ke) UMKM yang berkaitan dengan ekosistem haji, umroh, islamic gadai juga termasuk, cicil emas termasuk, juga supply chain di SMI, plus kita juga bisa membiayai untuk KPR-KPR juga yang terkait dengan ekosistem kita. Jadi retail dan consumer kita," paparnya.

Dengan capaian saat ini, Anggoro yakin anggaran yang sudah diberikan Menkeu Purbaya bisa cepat habis dalam waktu tidak lama lagi.

Ia memastikan tidak sampai akhir Desember 2025 dana pemerintah itu sudah bisa habis terserap.

"Sebentar habis. Oh enggak sampai (akhir tahun), sebentar lagi juga abis. Nanti Pak Menteri di kantor saya ceritain," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke bank nasional mulai Jumat, 12 September 2025.

Penempatan dana ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

"Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya abis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak," ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"Enggak (bukan SAL atau SiLPA), uang kita saja dipindahin. Jadi Betul-betul variasi tergantung pendapatan pajak kita," ucap Purbaya.

Oleh karenanya, dia memastikan masyarakat maupun perbankan untuk tidak khawatir negara akan kekurangan uang sehingga melakukan penarikan dana yang sudah ditempatkan tersebut dari bank secara mendadak.

Dana pemerintah Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Adapun porsinya, karena Bank Mandiri, BNI, dan BRI termasuk kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4, maka ketiganya mendapatkan kucuran dana masing-masing Rp 55 triliun.

Kemudian karena BTN masuk KBMI 3 maka mendapatkan porsi yang lebih sedikit yakni sebesar Rp 25 triliun. Demikian juga dengan BSI yang masuk KBMI 3 mendapatkan dana sebesar Rp 10 triliun.

Purbaya bilang, BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang mendapatkan dana dari pemerintah karena hanya BSI yang dapat menyalurkan pembiayaan ke Aceh.

"Kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana," kata Purbaya.