8.000 Warga Prasejahtera Teraliri Listrik di HLN 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) menilai program sosial Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan yang dilaksanakan PT PLN (Persero) dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 menjadi wujud kehadiran negara di tengah masyarakat prasejahtera.

Direktur PUSKEPI Sofyano Zakaria mengatakan, langkah PLN menghadirkan listrik bagi 8.000 warga kurang mampu di berbagai daerah mencerminkan komitmen sosial perusahaan sekaligus bentuk solidaritas dari para pegawainya.

“Sebagian pendanaannya bahkan berasal dari kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian penghasilannya. Jadi, pada momentum HLN ini, ribuan masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari kinerja dan solidaritas PLN,” ujar Sofyano dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

Program tersebut diluncurkan sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang kini telah mencapai 99,85 persen per Juli 2025, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kantong masyarakat prasejahtera yang belum menikmati listrik karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi geografis.

Menurut Sofyano, peringatan HLN tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan gerakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses listrik.

“Listrik bukan hanya penerangan, tetapi simbol hadirnya negara. Ketika listrik menyala, kehidupan ikut bergerak, anak-anak bisa belajar di malam hari, ibu rumah tangga dapat berusaha, dan ekonomi desa pun tumbuh,” tuturnya.

Ia menjelaskan, masih banyak masyarakat kurang mampu yang sebenarnya tinggal berdekatan dengan jaringan listrik, namun belum bisa menikmati karena terkendala biaya pemasangan baru. Program sosial PLN, katanya, menjadi solusi konkret bagi persoalan tersebut.

“Ada lapisan masyarakat yang belum sanggup melakukan sambungan listrik. Melalui program HLN ini, negara hadir lewat PLN untuk memastikan mereka juga dapat menikmati terang yang sama,” ujarnya.

Menurutnya, langkah PLN memperlihatkan bahwa transformasi perusahaan tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada nilai kemanusiaan.

“Dengan turun langsung membantu masyarakat, negara tidak hanya membawa terang, tetapi juga membuka peluang bagi banyak keluarga untuk hidup lebih baik,” kata Sofyano.

Ia menambahkan, inisiatif tersebut memperkuat pesan bahwa pembangunan harus inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun.

“Akses terhadap listrik adalah hak dasar warga negara, dan PLN telah menjalankan mandat konstitusi itu dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Lebih jauh, Sofyano menyebut perluasan elektrifikasi hingga wilayah terpencil merupakan bukti kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat.

“Langkah ini bukan hanya soal membangun jaringan listrik, tapi juga menyalakan semangat, menumbuhkan harapan, dan menghapus kesenjangan sosial,” ujarnya.