Transparansi Free Float Dinilai Kunci Kredibilitas Pasar Saham

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana perubahan metodologi perhitungan free float oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) kembali menyoroti pentingnya transparansi dan tata kelola kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

Langkah MSCI yang berencana menggunakan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai acuan tambahan dalam menentukan porsi saham publik dinilai menjadi sinyal perlunya pembenahan mendasar dalam struktur free float nasional.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun diharapkan dapat memperkuat penataan agar persepsi global terhadap pasar modal Indonesia semakin positif.

Senior Market Analyst PT Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan pengkajian ulang cara menghitung free float bagi perusahaan Indonesia yang masuk dalam indeks MSCI menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Mereka tengah melakukan konsultasi terhadap metode perhitungan free float untuk menyamakan persepsi antara otoritas pasar Indonesia dan MSCI,” ujar Nafan dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).

Menurut Nafan, langkah MSCI ini tidak semata soal teknis metodologi, tetapi juga mencerminkan adanya anomali yang sudah berlangsung lama.

“Selama ini banyak emiten besar di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang rumit dan tertutup. Free float yang tercatat sering kali tidak mencerminkan realitas likuiditas di pasar karena sebagian besar saham masih dipegang entitas korporasi,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat pasar saham nasional berisiko terdampak perubahan kebijakan global. Tanpa penyelarasan kebijakan antara otoritas nasional dan standar internasional, emiten yang kuat secara fundamental bisa terkena imbas negatif akibat revisi metodologi MSCI.

Selama ini, BEI dan OJK dinilai belum melakukan penertiban menyeluruh terhadap laporan kepemilikan saham minoritas. Padahal, transparansi struktur kepemilikan dan akurasi data free float menjadi syarat utama agar pasar modal dapat tumbuh sehat dan efisien.

“Ke depan penting untuk memperkuat sinergi agar pasar modal kita semakin kredibel. BEI dan OJK perlu menciptakan metodologi yang lebih definitif dan menegakkan pelaporan kepemilikan yang transparan. Intinya, semua regulasi dan aktivitas perdagangan harus menitikberatkan pada perlindungan investor,” tutur Nafan.

Ia menambahkan, jika BEI dan OJK mampu memperbaiki struktur free float secara menyeluruh, maka MSCI tidak perlu menyusun metodologi khusus untuk Indonesia. Sebaliknya, pasar modal nasional akan lebih mudah diterima investor global karena memiliki sistem kepemilikan yang transparan dan dapat diverifikasi.

Sebagai informasi, rencana perubahan metodologi MSCI sendiri kini tengah dalam tahap konsultasi hingga akhir Desember 2025, dengan hasil akhir dijadwalkan keluar sebelum 30 Januari 2026.

Jika diterapkan tanpa pembenahan struktural di tingkat nasional, bobot Indonesia di indeks MSCI Emerging Markets berpotensi turun hingga 13 persen, penurunan yang mencerminkan perlunya penguatan tata kelola kepemilikan saham di Tanah Air.