Trump Siapkan Insentif Pajak 35 Persen untuk Bangun Pabrik Chip di AS

WASHINGTON, KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat kembali menggenjot upaya memperkuat rantai pasokan semikonduktor dalam negeri.

Lewat rancangan undang-undang (RUU) terbaru yang sudah disetujui Senat, insentif pajak untuk pembangunan pabrik chip akan diperbesar.

Dilaporkan CNBC, RUU itu akan menaikkan kredit pajak investasi dari 25 persen menjadi 35 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ketentuan dalam versi sebelumnya yang hanya mencantumkan kenaikan 30 persen.

Baca juga: Huawei Akui Tertinggal dari AS, tapi Klaim Temukan Cara Tingkatkan Performa Chip

Perusahaan seperti Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dan Micron Technology akan memenuhi syarat mendapatkan insentif ini, selama mereka memperluas fasilitas produksi chip canggih di wilayah AS sebelum batas waktu 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Washington untuk memindahkan lebih banyak rantai pasokan chip dari Asia ke dalam negeri.

RUU ini juga memperluas cakupan insentif yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang CHIPS and Science tahun 2022.

Dalam aturan itu, pemerintah AS sudah menyediakan hibah senilai 39 miliar dollar AS (setara Rp 633,2 triliun) dan pinjaman sebesar 75 miliar dollar AS (setara Rp 1.218,7 triliun) bagi proyek-proyek chip di dalam negeri.

Namun, sebelum insentif pajak ini benar-benar berlaku, RUU tersebut masih harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelumnya, DPR telah meloloskan versi mereka sendiri dengan margin tipis.

Presiden AS Donald Trump mendesak agar aturan ini bisa disahkan paling lambat 4 Juli.

Baca juga: Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35 Persen untuk Jepang

Sejak masa jabatannya yang pertama, Trump konsisten ingin membawa kembali industri chip ke AS dan membatasi ketergantungan terhadap Tiongkok.

Meski insentif pajak dalam RUU terbaru merupakan kelanjutan dari program CHIPS era pemerintahan Presiden Joe Biden, pendekatan kebijakan Trump terhadap industri ini lebih agresif.

Awal tahun ini, Trump bahkan menyerukan agar Undang-Undang CHIPS dicabut, meski mayoritas anggota DPR dari Partai Republik masih menolak langkah tersebut.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick sempat mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang meninjau ulang sejumlah hibah yang sebelumnya diberikan oleh pemerintahan Biden.

Trump secara terbuka menyatakan bahwa tarif impor, bukan hibah, adalah cara terbaik untuk mendorong relokasi industri chip ke dalam negeri. Saat ini, pemerintahnya tengah menyelidiki aliran impor teknologi semikonduktor. Hasilnya bisa berdampak pada munculnya bea masuk baru bagi produk chip dari luar negeri.