JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons kabar bahwa hingga saat ini belum ada badan usaha swasta yang membeli bahan bakar minyak (SPBU) dari PT Pertamina (Persero).
Luhut mengatakan akan mengecek lebih lanjut mengenai kabar tersebut.
"Saya belum tahu, nanti saya cek," ujar Luhut singkat di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Baca juga: Pertamina soal Etanol pada BBM: Sudah Jadi Best Practice di Banyak Negara...
Diberitakan sebelumnya, badan usaha swasta yang mengelola SPBU di Indonesia hingga saat ini belum ada yang membeli BBM dari PT Pertamina (Persero) dalam bentuk base fuel, yaitu bahan bakar murni tanpa campuran aditif.
Vivo dan BP-AKR yang sebelumnya setuju membeli pasokan base fuel dari Pertamina kini membatalkan kesepakatan tersebut.
Sementara itu, Shell belum pernah mencapai kesepakatan business to business (B2B) dengan Pertamina.
Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, mengatakan bahwa SPBU swasta menyoroti base fuel Pertamina yang memiliki kandungan etanol sebesar 3,5 persen.
Hal ini membuat badan usaha swasta tidak berkenan.
"Secara regulasi diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20 persen. Sedangkan ini ada etanol 3,5 persen. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Vivo membenarkan bahwa pihaknya membatalkan pembelian base fuel dari Pertamina.
Mulanya, Vivo mau membeli 40.000 barrel base fuel dari Pertamina sejalan dengan saran dari Kementerian ESDM.
Meski saat ini kesepakatan batal, Vivo tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama kembali jika Pertamina bisa memenuhi kualifikasi yang diinginkan.
"Karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, apa yang kami minta mungkin bisa dipenuhi Pertamina," ungkap dia.
Sementara itu, Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa membeli base fuel dari Pertamina karena sejumlah pertimbangan, seperti dari sisi compliance dan spesifikasi.
Ia menyebut bahwa dalam pembahasan B2B dengan Pertamina, salah satu yang perlu dipenuhi adalah tambahan dokumen Certificate of Origin, guna memastikan produk tersebut tidak berasal dari negara yang diembargo secara internasional.
"Ini penting untuk kami, karena salah satu shareholder kami kan bergerak atau mempunyai bisnis di lebih dari 70 negara. Jadi kami pun juga perlu mengadopsi standar atau hukum internasional. Di sini di mana kami juga mengurangi risiko akan trade sanction," jelas dia.
Sedangkan President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum memutuskan pembelian base fuel dari Pertamina.
Ia bilang, saat ini masih dalam koordinasi dengan internal, tetapi Shell juga tetap melakukan pembahasan B2B dengan Pertamina terkait arahan pemerintah untuk memasok BBM dari Pertamina.
"Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri, terkait pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung," ujar Ingrid.
Baca juga: Gara-gara Etanol, Vivo dan BP-AKR Batal Beli BBM Base Fuel Pertamina
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang