JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10/2025) diwarnai canda.
Keduanya bertemu untuk membahas anggaran daerah.
Pasalnya, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 79 triliun atau turun dibandingkan usulan sebelumnya yang sebesar Rp 95,35 triliun.
Baca juga: J.B Sumarlin, Krisis Moneter, dan Menteri Purbaya
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI, Selasa (7/10/2025).Meski anggarannya turun, Menkeu Purbaya mengatakan, Pemprov DKI legawa dan menerima keputusan pemerintah pusat tanpa banyak protes.
Melihat sikap Pramono tersebut, Purbaya berkelakar bahwa anggaran untuk Pemprov DKI masih berpotensi dipangkas ke depannya.
"Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," canda Purbaya saat konferensi pers setelah pertemuan.
Purbaya menjelaskan, pengurangan anggaran daerah tahun depan dilakukan karena terdapat keterbatasan fiskal.
Baca juga: Polemik Menkeu Purbaya Pangkas TKD 2026, Keterbatasan Fiskal Jadi Alasan
Akan tetapi, dia berjanji apabila kondisi ekonomi nasional membaik dan pendapatan negara meningkat, maka pemerintah pusat akan menambah anggaran daerah.
"Menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa, nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Pramono mengatakan, pihaknya menerima pengurangan anggaran daerahnya karena pemerintah pusat memutuskan ini tentu dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang.