Soal Polemik Pembayaran Utang Kereta Cepat, Luhut: Siapa yang Minta APBN?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada permintaan agar utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dibayar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia menilai masalah utama proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh adalah restrukturisasi utang, bukan pembiayaan oleh negara.

"Seperti kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring," ujar Luhut dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: Purbaya Sebut Dividen Jumbo BUMN Cukup Bayar Utang Whoosh Tanpa APBN

Luhut menyebut dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan pemerintah China untuk membahas langkah restrukturisasi karena ia terlibat sejak awal proyek tersebut.

"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya terima sudah busuk itu barang (kondisi keuangan). Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China, dan China mau untuk melakukan," katanya.

Ia menilai proses restrukturisasi sempat melambat karena pergantian pemerintahan.

Pemerintah kini berupaya mempercepat proses itu sambil menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) agar tim restrukturisasi dapat segera berunding dengan China.

Menurut Luhut, China sudah menyatakan kesediaannya untuk dilakukan audit terhadap utang KCIC.

"China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah. Apa yang enggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita ada Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak China waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok," ucapnya.

Baca juga: Luhut Sebut Prabowo Bakal Terbitkan Keppres untuk Selesaikan Persoalan Utang KCIC

Ia mencontohkan langkah serupa dilakukan pada proyek LRT yang juga mengalami kendala keuangan.

"Sama dengan (proyek) LRT, LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah menolak penggunaan dana APBN untuk melunasi utang KCIC.

Menurutnya, kewajiban itu harus ditanggung oleh BPI Danantara yang kini memegang seluruh aset badan usaha milik negara (BUMN).

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri," kata Purbaya di Bogor, Sabtu (11/10/2025).

Ia menegaskan pembayaran utang ke China sebaiknya dilakukan menggunakan dividen BUMN yang dikelola Danantara, bukan uang pajak.

KCIC merupakan perusahaan konsesi sekaligus operator KCJB atau Whoosh. Sebanyak 60 persen saham KCIC dimiliki oleh empat BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.