Purbaya: Ketergantungan Pihak Asing di Coretax Perlu Diputus

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, ketergantungan pemerintah pada pihak asing dalam pengelolaan sistem administrasi perpajakan Coretax perlu diputus. Hal ini disampaikan setelah evaluasi terhadap sistem senilai Rp 1.228 triliun yang dikembangkan konsorsium LG CNS-Qualysoft.

Menurut Purbaya, kualitas pekerjaan konsorsium asal Korea Selatan itu jauh dari standar profesional. Ia menyoroti programmer yang ditugaskan untuk menggarap Coretax diduga lulusan sekolah menengah atas (SMA).

"Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, 'wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA'," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Baca juga: Purbaya Akui Salah Target, Perbaikan Coretax Tersendat karena Kontrak

Masalah yang sering muncul di Coretax antara lain tidak bisa login, timeout, blank, hingga session nyasar ke halaman lain. Meski sejumlah kendala sudah diperbaiki, Purbaya menilai perbaikan sistem yang dilakukan LG masih jauh dari harapan.

"Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya Indonesia sering dikibuli asing," ujarnya.

Dalam evaluasinya, Purbaya menyampaikan empat poin perbaikan utama: penyelesaian problem kritis, perbaikan aplikasi, pemutakhiran keamanan dan infrastruktur, serta perbaikan nonteknis.

Dari sisi problem teknis, sejumlah kendala pengguna seperti e-faktur dan e-bupot kini sudah banyak teratasi.

"Problem teknis yang selama ini sering dialami pengguna sehingga tidak bisa bekerja sudah cukup banyak teratasi, sesuai target awal," kata Purbaya, Jumat (24/10/2025).

Baca juga: Purbaya Ungkap Programmer Coretax dari LG Sekelas Lulusan SMA

Namun, perbaikan menyeluruh sistem yang dibangun selama empat tahun memerlukan waktu lebih dari satu bulan. Purbaya menegaskan, perbaikan saat ini bersifat sementara dan difokuskan untuk pengguna aktif yang sangat tergantung Coretax.

Dari sisi keamanan dan infrastruktur, sistem sudah memadai namun perlu disederhanakan dan diperbarui dengan teknologi terbaru.

Purbaya menambahkan, pemerintah ke depan akan memperkuat tim teknologi informasi lokal agar pengelolaan Coretax bisa sepenuhnya dikerjakan tenaga Indonesia.

"Adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kita putus, apalagi kalau kualitas jelek seperti itu. Jadi, pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan," tegasnya.

Baca juga: Akui Waktu Sebulan Tak Cukup untuk Benahi Coretax, Purbaya: Gue Salah ...

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, sejak awal peluncuran 1 Januari 2025, performa Coretax memang dinilai lamban dan tidak stabil. Pergantian pejabat di Kemenkeu maupun Direktorat Jenderal Pajak belum membawa perubahan signifikan.

"Dirjennya sudah ganti, Menterinya sudah ganti, tapi masalahnya tidak ganti-ganti," ujar Fajry.

Meski begitu, Purbaya menyatakan ada kemajuan signifikan. Ia yakin begitu kode sistem sepenuhnya berada di tangan pemerintah, proses perbaikan dapat dilakukan lebih cepat. Purbaya bahkan mempertimbangkan untuk memutus kontrak dengan LG dan memaksimalkan kemampuan pengembang lokal.