BENGKULU, KOMPAS.com - Unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu berakhir tertib, Selasa (2/9/2025).
Sambil meninggalkan lokasi aksi, massa bersama Polri dan TNI secara spontan membersihkan area dari sampah.
"Bantuin bersih-bersih, biar besok petugas kebersihan tidak repot betul," ungkap Riani, seorang mahasiswi sambil memunguti sampah.
Hal yang sama juga dilakukan anggota polisi dan TNI. Saat massa meninggalkan lokasi unjuk rasa, area yang semula dipenuhi peserta aksi praktis sudah bersih.
Baca juga: Unjuk Rasa Ribuan Mahasiswa di Bengkulu, TNI dan Polri jadi Lembaga Paling Disorot
Unjuk rasa di Bengkulu berakhir tertib dan aman tepat pukul 17.00 WIB. Dalam penutup aksi, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan.
Faris Alatas, seorang peserta unjuk rasa menyebutkan 14 poin tuntutan yang menurutnya membuktikan kedaulatan rakyat sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” kata Faris saat diwawancarai di lokasi unjuk rasa.
Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini menunjukkan kedaulatan semakin jauh dari rakyat akibat kebijakan negara yang dinilai lebih memihak elit politik.
“Ketika suara rakyat dibungkam, keadilan diperdagangkan, dan kebenaran dipelintir, maka perlawanan adalah konsekuensi konstitusional demi menegakkan amanat reformasi dan cita-cita keadilan sosial,” ujarnya.
Adapun 14 pernyataan sikap mahasiswa antara lain mendesak perbaikan sistem pemerintahan, menolak represifitas TNI-Polri, menuntut reformasi Polri, menolak kenaikan pajak, hingga meminta pencopotan Kapolri.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini