Pemerintah Buru Lahan Sawit yang Dikuasai Pengusaha Bermasalah, Target 3,8 Juta Hektare

UNGARAN, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya mengembalikan lahan sawit yang saat ini dalam penguasaan pengusaha hitam.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Agus Sutomo mengatakan, saat ini masih ada pengusaha yang bermasalah dengan hukum dan menikmati kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

"Saat ini targetnya sampai Desember 2025 sebanyak 3,8 juta hektar lahan sawit yang bermasalah dikuasai negara, nanti secara bertahap 2 juta hektar akan masuk juga," ujarnya di Stiper Edu Argo Tourism (SEAT) kawasan Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Senin (8/9/2025).

Menurut Agus, industri sawit, jika dikelola dengan baik, maka hasil produksi sawit Indonesia akan menjadi raja dunia.

Baca juga: Nusron Disentil di DPR terkait Nasib 3,1 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal yang Sudah Disita Prabowo

"Intinya adalah asal dikelola profesional dan pemasaran kondusif, pemasaran juga jujur. Ini karena aset sudah di depan mata," ujar Agus.

"Karena itu kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta. Produksi sawit tidak boleh flat, harus naik karena ada peluang," kata Agus.

Dia menegaskan bahwa seluruh kekayaan negara, termasuk sumber alamnya, harus kembali ke rakyat.

"Ini kan tidak boleh bias, kita harus memakai kekayaan alam ini untuk rakyat, karena rakyat memang masih membutuhkan," ujarnya.

Baca juga: Petani Resah Marak Pencurian Buah Sawit di Bangka Belitung, Pelaku Angkut 1 Ton Pakai Pikap

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta (YPKPY), Purwadi, mengungkapkan bahwa sebagai pengelola perguruan tinggi, mereka akan mengawal inovasi dan teknologi terapan di industri sawit.

"Sebagai perguruan tinggi, kami akan selalu mendukung kepentingan negara," kata dia.

Produksi Kelapa Sawit Terbesar, tapi Minyak Goreng Langka

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan rasa herannya karena negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia justru pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.

Hal ini disampaikan Prabowo lewat pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng," kata Prabowo dalam pidatonya.

Bagi Prabowo, hal ini sangat tidak masuk akal.

"Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat," ujarnya.

Baca juga: Pelanggaran HAM Kebun Sawit, Kriminalisasi hingga Ancaman Keselamatan