Mahasiswa Tolak Anggaran Mobil Dinas Rp 1,8 Miliar, Wabup Purworejo: Tak Akan Dibeli

PURWOREJO, KOMPAS.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Front Kerakyatan Purworejo menggelar aksi pada Kamis (4/9/2025).

Aksi tersebut berjalan damai hingga aksi bubar sekitar pukul 17.00 WIB.

Dalam aksi yang digelar di depan kantor Bupati Purworejo ini, mahasiswa mempertanyakan soal adanya pengadaan mobil dinas untuk bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD Kabupaten Purworejo.

"Bagaimana pak tanggapannya di saat seperti ini ada pembelian mobil dinas untuk bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD Kabupaten Purworejo," kata salah satu perwakilan massa aksi.

Baca juga: Mahasiswa Tuntut Kasus Korupsi Mini Zoo Purworejo Rp 9,4 Miliar Diusut Tuntas

Mereka mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan dinas dengan nilai fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Berdasarkan data yang beredar, terdapat tiga unit kendaraan dinas yang dianggarkan.

Masing-masing terdiri atas Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah (Kada) dengan nilai Rp 656.973.900, Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Kepala Daerah (Wakada) Rp 568.148.600, serta Kendaraan Dinas Operasional Rp 656.973.800.

Pengadaan ini tercatat di perangkat daerah pelaksana, yaitu SETDA dan SETDPRD.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas sudah melalui mekanisme perencanaan dan anggaran yang sah sesuai aturan.

Selain itu, penganggaran mobil dinas tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat.

"APBD tahun 2025 ini disahkan tanggal 29 November tahun 2024, pada saat itu ibu bupati dan saya belum dilantik," kata Dion menjawab pertanyaan massa aksi.

Dion pun berjanji, saat ini pihaknya tidak akan membeli mobil dinas baru di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.

"Komitmen kami bahkan sampai hari ini dan ini kita tidak akan membeli mobil dinas baru karena kami sadar kondisi keuangan daerah sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 kita ada yang namanya efisiensi anggaran," kata Dion.

"Jadi tidak ada pembelian mobil dinas, bupati, wakil bupati, dan DPRD," tegas Dion.