Tanggapi Pansus DPRD, Bupati Pati: Jangan Digunakan untuk Telanjangi Pemerintah...

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan tanggapan terkait kerja Panita Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati, Jawa Tengah.

Pembentukan Pansus ini dilakukan setelah adanya desakan dari masyarakat yang menggelar unjuk rasa pada 13 Agustus 2025.

Hak angket ini berpotensi mengarah pada pemakzulan Sudewo, yang baru menjabat kurang dari setahun.

Dalam wawancara di Masjid Agung Baitunnur Pati, Jumat (5/9/2025) Sudewo mengingatkan agar Pansus tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang dapat merusak wibawa pemerintah.

"Jangan karena ini live streaming (disiarkan langsung), lalu digunakan sebagai kesempatan untuk menelanjangi pemerintah," ungkapnya dikutip dari Tribunjateng.com.

Baca juga: Kekerasan Jurnalis di DPRD Pati, Ketua Dewas RSUD Soewondo Minta Maaf: Pelaku Bukan Orang Saya

Sudewo juga mengakui bahwa pemerintahannya tidak sempurna.

"Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam," katanya. 

Lebih lanjut, ia meminta agar Pansus fokus pada satu persoalan, khususnya terkait kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Yang dipersoalkan PBB-P2, ya itu saja ditajamkan, jangan ke mana-mana," tegas Sudewo.

Kata Ketua Pansus

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa Pansus tetap fokus dan tidak melebar.

Ia menjelaskan bahwa ada 22 poin tuntutan masyarakat yang sedang dibahas, dan saat ini telah dipadatkan menjadi 12 poin. "Jadi kami memang tidak hanya mengurusi kaitan pajak," kata Bandang di Gedung DPRD Pati, Sabtu (6/9/2025).

Bandang menyebutkan, hingga saat ini baru lima dari total 12 poin yang telah dibahas oleh Pansus.

Ia menjamin bahwa Pansus tidak akan menyimpang dari 12 poin tuntutan masyarakat dan dapat dipantau oleh publik.

Baca juga: Didampingi IJTI dan PWI, Dua Jurnalis Korban Kekerasan di Pati Datangi Kantor Polisi

Menanggapi tudingan Sudewo tentang Pansus yang ingin menelanjangi pemerintah, Bandang mempersilakan masyarakat dan Bupati Pati untuk memberikan penilaian.

"Terserah masyarakat atau Pak Bupati yang menilai. Mau menilai itu baik atau buruk terserah. Yang jelas kami tidak ada niatan jelek. Kami hanya menjalankan konstitusi. Apa yang menjadi tugas kami sebagai Pansus, itu saja," tegas Bandang.