PASURUAN, KOMPAS.com - Komunitas ojek online di Kota Pasuruan mendesak Pemerintah Kota Pasuruan untuk menggratiskan tarif parkir di RSUD saat mengantar atau menjemput penumpang.
Pasalnya, tarif parkir yang ada saat ini terlalu memberatkan sehingga mengurangi penghasilan mereka.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Driver Ojek Online Kota Pasuruan, Adhi Nugraha.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini biaya parkir saat menjemput atau mengantar orderan pelanggan dibebankan kepada pengemudi ojol.
Baca juga: Monyet Liar Serang Anak di Pasuruan, Damkar: Lincah, Kami Pasang Jebakan dan Jaring
"Kalau di daerah lain itu, di rumah sakit milik daerah, ojol kalau sekadar menurunkan atau menjemput customer bebas tarif," ujarnya, Sabtu (06/09/2025).
Dia menjelaskan bahwa saat ini tarif parkir di RSUD R. Soedarsono untuk motor adalah Rp 2.000, sedangkan untuk mobil atau R4 sebesar Rp 4.000.
"Ya misalnya kami dapat Rp 8.000 kena parkir Rp 2.000, akhirnya pulang hanya membawa Rp 6.000," katanya.
Selain itu, ojol juga berharap pemerintah memberikan legalitas organisasi ojol di Kota Pasuruan.
Karena keanggotaan ojol atau driver online di sekitar Kota Pasuruan mencapai 400 orang, hal ini diharapkan dapat memberikan perhatian jika terjadi sesuatu hal atau dapat menjadi mitra dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.
Baca juga: 6 Pelaku Curanmor Spesialis Lahan Parkir Ditangkap di Pasuruan
"Sehingga ketika ada kejadian yang menimpa pengemudi ojol, seperti kecelakaan atau kejadian yang kurang baik lainnya, kami sudah punya payung hukum, termasuk kalau ada program pemerintah, kami siap dukung," ucapnya.
Terpisah, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendengar masukan soal pengemudi ojol.
Saat ini sedang dilakukan kajian terhadap kebijakan pembebasan tarif saat ojol yang transit mengantar atau menjemput pelanggan di rumah sakit.
"Seperti di daerah lain itu, kalau ke rumah sakit, berapa menit pertama gratis. Di Bangil ini sudah diberlakukan. Rencananya kami (Pemkot Pasuruan) akan berlakukan di semua fasilitas milik pemerintah," jawabnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini