Tunjangan Rumah DPRD Jateng, Anggota Dapat Rp 47 Juta, Ketua 79 Juta Per Bulan, Bakal Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jawa Tengah selama ini menerima tunjangan perumahan dan transportasi yang besarnya telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 tahun 2025.

Keputusan itu ditandatangani Penjabat Gubernur Nana Sudjana pada 21 Februari 2025.

Berdasarkan keputusan tersebut, setiap anggota DPRD Jateng mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp 47,77 juta per bulan.

Baca juga: DPRD DKI Disebut Harus Transparansi soal Tunjangan Rumah Rp 78,8 Juta Per Bulan

Sementara itu, wakil Ketua DPRD menerima tunjangan lebih besar sebesar Rp 72,31 juta, dan Ketua DPRD mendapatkan Rp 79,63 juta per bulan.

Selain itu, seluruh anggota juga menerima tunjangan transportasi sebesar Rp 16,2 juta per bulan.

Seluruh biaya tunjangan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan.

Gubernur dan DPRD Kompak Akan Evaluasi

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Ketua DPRD Jateng Sumanto menyatakan bahwa mereka akan mengevaluasi besaran tunjangan tersebut.

Evaluasi ini dilakukan setelah adanya demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, yang menolak tunjangan anggota DPR.

Ahmad Lutfi menyatakan bahwa besaran tunjangan tersebut masih akan dihitung lebih lanjut.

“Nanti sesuai dengan appraisal masih dihitung,” ujar Lutfi usai rapat di kantornya pada Kamis (4/9/2025).

Baca juga: Tok! DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta Sejak 31 Agustus 2025

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan nilai, namun rapat evaluasi akan segera digelar.

“Belum (evaluasi), nanti kita kumpulin lagi. Rapat dong nanti,” kata Lutfi.

Sementara itu, Sumanto mengungkapkan bahwa DPRD siap untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tunjangan perumahan dan transportasi.

Langkah ini diiringi dengan keputusan untuk menghapus agenda kunjungan luar negeri anggota dewan, menyusul sorotan publik atas tingginya alokasi anggaran.

Baca juga: Sebelum Didemo, DPRD Pemalang Hapus Tunjangan Perumahan dan Kunker

"DPRD mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Kami juga sepakat dengan tuntutan dan harapan mahasiswa terkait evaluasi kinerja DPRD. Karena itu, DPRD siap bersinergi dengan rakyat mendorong serta mendukung upaya perbaikan," kata Sumanto dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (5/9/2025).