Suara Petani Bengkulu: Pupuk Subsidi Tak Suburkan Sawah, Malah Menyuburkan Mafia
BENGKULU, KOMPAS.com - Barlian, dari Komunitas Petani Nusantara, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyetop program pupuk bersubsidi karena banyak masalah serta merugikan negara.
Ia menawarkan agar negara tidak lagi memberikan subsidi pupuk, melainkan mengalihkan subsidi tersebut kepada harga gabah.
Hal ini dikatakan Barlian dalam wawancara yang disampaikan kepada Kompas.com, Minggu (7/9/2025).
"Pupuk subsidi tak suburkan sawah petani, namun menyuburkan mafia," tegas Barlian.
Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Subsidi Pupuk Rp 2,92 Triliun
Ia telah menjadi petani selama 30 tahun.
Sepanjang hayatnya sebagai petani, pupuk subsidi tak pernah membantu petani.
Saat ini, negara mengalokasikan 9 juta ton pupuk subsidi dengan luas sawah nasional 7,8 juta hektar, tidak termasuk Papua dan Maluku.
Lalu, 9 juta ton pupuk subsidi tersebut, kata dia, dibagi untuk petani sawah, tebu, jagung, palawija, dan kopi.
"Komposisi ini mengakibatkan petani padi sulit mengakses pupuk subsidi," sebutnya.
Menurutnya, tiap satu hektar sawah padi saat ini, petani harus mengeluarkan biaya operasional kisaran Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per musim tanam.
Baca juga: Bappenas Sebut Subsidi Pupuk Akan Diubah Jadi Bantuan Langsung mulai 2026
Sementara itu, negara hanya memberikan subsidi sebesar Rp 750.000 per musim tanam per hektar melalui pupuk subsidi.
"Sedangkan negara memberikan bantuan pupuk subsidi hanya Rp 750.000, kira-kira 80 kilogram pupuk per hektar per musim tanam," ungkap dia.
Penyediaan pupuk subsidi, menurut para petani, penuh dengan campur tangan mafia, ada biaya distribusi, kios, dan lainnya.
Belum lagi ada oknum petani yang nakal dalam memainkan data luasan lahan.
Usulkan Subsidi Gabah
Ia menyatakan bahwa solusi efektif untuk mengurangi beban negara, namun tetap membantu petani, adalah dengan mengubah subsidi pupuk menjadi subsidi gabah yang langsung diberikan kepada petani.
