PGRI Jateng Ingatkan Prabowo soal Smart TV Rp 26 Juta: Jangan Ulangi Kasus Chromebook!

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pengadaan Smart TV Android untuk mendukung digitalisasi pendidikan.

Ia menilai program tersebut lebih relevan dibanding pengadaan Chromebook di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

Namun, Anggota DPD RI itu menekankan agar pemerintah memastikan harga setiap unit Smart TV yang mencapai Rp26 juta benar-benar wajar.

“Kalau memang Rp26 juta, harus dicek betul apakah itu wajar. Banyak produk serupa di pasaran dengan harga di bawah Rp 20 juta. Jangan sampai kasus mark up terulang lagi,” ujar Muhdi, Senin (15/9/2025).

Baca juga: Prabowo Bakal Sebar Smart TV ke 330.000 Sekolah

Muhdi menambahkan, Smart TV Android akan lebih bermanfaat bagi sekolah karena bisa langsung menayangkan materi pembelajaran dari ponsel guru.

“Kalau Smart TV Android itu, guru bisa menampilkan materi pembelajaran dengan mudah. Bahkan cukup dengan ponsel, materi bisa langsung ditayangkan di kelas. Itu lebih bermanfaat, terutama karena hampir semua guru sekarang punya HP, sementara laptop jumlahnya terbatas,” tuturnya.

Meski begitu, Muhdi tetap mengingatkan pemerintah agar lebih matang dalam menyusun program pengadaan.

Ia menyinggung kasus pengadaan Chromebook senilai Rp 9,9 triliun sepanjang 2019–2023 yang kini berproses di Kejaksaan Agung.

“Sejak dulu kami sudah menyampaikan, kenapa pilihannya Chromebook, bukan laptop biasa yang lebih kompatibel. Chromebook sangat bergantung pada jaringan internet, sementara kita tahu di Indonesia jaringan belum merata, apalagi di daerah 3T,” katanya.

Baca juga: Sekolah di Bangkalan Terima Bantuan Chromebook, Sejumlah Unit Rusak akibat Pemakaian

Menurut dia, akibat keterbatasan akses internet, sebagian sekolah akhirnya tidak bisa memanfaatkan perangkat tersebut.

“Kalau laptop, meskipun tidak ada internet, masih bisa dipakai untuk administrasi sekolah atau pembelajaran IT. Faktanya, banyak Chromebook itu mangkrak karena tidak bisa dipakai optimal,” imbuh Muhdi.

Ia menegaskan, baik laptop maupun Smart TV harus menyesuaikan kebutuhan sekolah dan harganya transparan.

“Kuncinya dengarkan pengguna. Jangan sampai sekolah hanya jadi objek, sementara keputusan ditentukan oleh pihak distributor. Dunia pendidikan tidak boleh dirugikan lagi oleh kebijakan yang salah arah,” tegasnya.