Proyek Pengendalian Banjir Jadi Bancakan Korupsi, Rakyat Filipina Murka dan Berdemo

MANILA, KOMPAS.com - Warga Filipina menggelar demonstrasi atas skandal korupsi yang mengguncang negara tersebut.

Anggota kelompok pemuda militan Anakbayan dan Kabataan berbondong-bondong mendatangi kantor pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) di Manila, Kamis (4/9/2025).

Mereka berdemo terhadap maraknya korupsi yang melibatkan kementerian tersebut, sebagaimana dilansir Manila Standard.

Baca juga: Filipina Siap Ikut Perang jika China Serang Taiwan

Para pengunjuk rasa, termasuk aktivis muda dari Universitas Santo Tomas, menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang berkomplot mencuri uang rakyat.

Seorang aktivis mengatakan, mereka menggelar demonstrasi untuk mengekspresikan kemarahan mereka terhadap praktik koruptif di DPWH.

Pasalnya, kementerian tersebut dituding membiarkan perusahaan konstruksi menggarap kontrak bernilai miliaran peso Filipina untuk menggarap proyek-proyek pengendalian banjir.

Beberapa spesifikasi proyek tersebut di bawah standar yang tidak layak diterima oleh masyarakat Filipina. Bahkan, ada pula proyek fiktif.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengungkap bahwa 15 perusahaan konstruksi telah menguasai beberapa proyek pengendalian banjir, tetapi tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

Baca juga: Momen Tabrakan 2 Kapal China Saat Kejar Kapal Filipina, Salah Satu Hancur

Audit

Audit internal pemerintah menunjukkan, dari 545 miliar peso (Rp 156 triliun) anggaran pengendalian banjir sejak 2022, ribuan proyek bermasalah. 

Beberapa proyek memiliki biaya yang sama meski berlokasi berbeda. Bahkan, 15 dari lebih 2.000 kontraktor terakreditasi berhasil menguasai 20 persen anggaran.

Temuan itu memicu penyelidikan legislatif di kedua kamar Kongres, sebagaimana dilansir Reuters. 

Marcos mengatakan, pemerintah akan membentuk komisi independen untuk meninjau proyek, mengidentifikasi penyimpangan, dan merekomendasikan langkah akuntabilitas.

"Badan ini akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap proyek-proyek, mengidentifikasi penyimpangan, dan merekomendasikan langkah-langkah akuntabilitas untuk memastikan kepercayaan publik terhadap belanja infrastruktur,” kata pernyataan resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Baca juga: Kapal China Hancur Usai Ditabrak Kapal Perang Sendiri, Tak Gubris Bantuan Filipina

Kerugian negara

Menteri Keuangan Ralph Recto memperkirakan, negara mengalami kerugian besar dalam proyek pengendalian banjir akibat korupsi. 

Kerugian yang ditanggung negara akibat praktik korupsi proyek tersebut mencapai 42,3 miliar peso (Rp 12 triliun) hingga 118,5 miliar peso (Rp 34 triliun) pada periode 2023 hingga 2025.

"Ada proyek-proyek bayangan dan proyek-proyek berkualitas buruk, dan masyarakat akhirnya merugi karena dana pemerintah, yang berasal dari pajak warga negara, terbuang sia-sia," kata Recto.

Baca juga: Menegangkan, Detik-detik 2 Kapal China Tabrakan Saat Kejar Kapal Filipina