Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Ada 27 Masalah Serius yang Jadi Penyakit di Tubuh Polri

Kompas.com - 29/10/2025, 21:46 WIB
Puspasari Setyaningrum

Editor

Sumber Kompas.tv

Ungkap Hasil Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal Polri

Mahfud menyebut sejumlah purnawirawan jenderal Polri yang sempat berdiskusi dengannya menginginkan perbaikan kepolisian lebih difokuskan pada tingkat instrumental dan kultural.

Menurut mereka, kondisi Polri saat ini berada di titik nadir dan membutuhkan pembenahan yang menyentuh perilaku dan budaya organisasi.

“Dari kelompok jenderal-jenderal kemarin itu lebih setuju kalau perbaikannya pada tingkat instrumental dan kultural saja,” ucap Mahfud.

Namun, Mahfud menambahkan, ada juga pihak yang sebelumnya mendorong reformasi struktural, termasuk memperjelas hubungan akuntabilitas antara Polri, kabinet, dan Presiden.

“Tapi banyak yang sebelumnya itu minta perubahannya struktural, yaitu hubungan Polri dengan kabinet, hubungan Polri dengan Presiden dan sebagainya, sehingga harus ada akuntabilitas politik gitu,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, berbeda dengan TNI yang memiliki akuntabilitas politik kepada Menteri Pertahanan, Polri hingga kini belum memiliki jalur akuntabilitas politik yang tegas.

Misal, kata Mahfud, TNI itu akuntabilitas politiknya ke Menteri Pertahanan (Menhan) sementara Polri akuntabilitas politiknya itu belum ada.

“Itu yang usul dari kelompok lain, tapi yang kemarin datang langsung ke presiden itu sudah bagus agar tidak melalui kanal politik dulu jika presiden ingin perintahkan sesuatu,” ujar Mahfud.

Belum Ada Kepastian Komite Reformasi Polri

Mahfud menegaskan dirinya belum mengambil posisi dalam perdebatan mengenai bentuk reformasi tersebut.

Hal ini karena dirinya belum mendapatkan kepastian terkait kelanjutan pembentukan Komite Reformasi Polri.

“Saya tidak berpihak kemanapun dari dua ini, karena saya tidak boleh bicara ini sebelum tim komite yang dibentuk oleh Pak Prabowo itu resmi dibentuk,” kata Mahfud.

Sebagai informasi, Mahfud MD mengaku sudah diminta oleh Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membantu Komite Reformasi Polri.

Permintaan itu disampaikan pada 17 September 2025, namun hingga kini belum ada kepastian kapan komite tersebut akan diumumkan secara resmi.

Artikel ini talah tayang di Kompas.tv dengan judul “Mahfud MD: Ada 27 Masalah Serius yang Menjadi Pernyakit di Polri Sekarang” dan “Mahfud: Kelompok Purnawirawan Jenderal Polri Setuju Instrumental dan Kultural Kepolisian Diperbaiki”.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Halaman:


Terkini Lainnya
Polisi: Status Onad Masih Korban Penyalahgunaan Narkoba
Polisi: Status Onad Masih Korban Penyalahgunaan Narkoba
Banten
Menkeu Purbaya Ungkap Rencana Diskon Tarif Tol untuk Nataru 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Rencana Diskon Tarif Tol untuk Nataru 2025
Jawa Timur
Tradisi dan Mitos Selasa Kliwon, Salah Satu Hari Sakral dalam Kalender Jawa
Tradisi dan Mitos Selasa Kliwon, Salah Satu Hari Sakral dalam Kalender Jawa
Jawa Tengah
Bagaimana Cara Mengetahui NIK KTP Bocor dan Dipakai untuk Pinjol atau Judol?
Bagaimana Cara Mengetahui NIK KTP Bocor dan Dipakai untuk Pinjol atau Judol?
Sulawesi Selatan
Masalah Pribadi Disebut Jadi Pemicu Onad Terjerat Kasus Narkoba
Masalah Pribadi Disebut Jadi Pemicu Onad Terjerat Kasus Narkoba
Jawa Tengah
Apa Alasan Prabowo Tambah Armada Pesawat Airbus A400M untuk TNI AU?
Apa Alasan Prabowo Tambah Armada Pesawat Airbus A400M untuk TNI AU?
Sulawesi Selatan
AHY Temui Prabowo di Istana, Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh
AHY Temui Prabowo di Istana, Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh
Jawa Barat
 Mata Murid SD di Palembang Lebam, Orangtua Curiga Dipukul Guru Pakai Cincin
Mata Murid SD di Palembang Lebam, Orangtua Curiga Dipukul Guru Pakai Cincin
Sumatera Selatan
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
Jawa Barat
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Sulawesi Selatan
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Jawa Tengah
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Jawa Timur
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
Lampung
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
Jawa Timur
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Kalimantan Barat
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Komentar
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau