Wamenkop: Kopdes Merah Putih Bisa Dukung Program MBG, 80 Titik Disiapkan

KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan peran strategis Kopdes dalam menyukseskan program MBG di seluruh Indonesia.

Baca juga: Koperasi Kini Bisa Kelola Tambang Batu Bara dan Mineral, Ini Penjelasan Menkop Ferry

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Buru, Maluku, Minggu (1/11), Farida menyebut koperasi dapat menjadi pelaksana utama dalam penyediaan makanan bergizi bagi pelajar, santri, dan masyarakat desa.

Lantas, bagaimana Kopdes Merah Putih dapat mendukung MBG? 

Kopdes jadi pelaksana utama progam

Farida menjelaskan koperasi desa akan berperan langsung dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Koperasi Desa bisa sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, koperasi yang sudah eksisting seperti koperasi nelayan dan koperasi perempuan atau ibu-ibu PKK, bisa mendirikan dapur MBG," kata Wamenkop dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/11/2025). 

Selain sebagai pelaksana, koperasi juga dapat menjadi penyedia bahan baku pangan bagi dapur MBG di wilayah masing-masing. 

"Harus segera dikonsolidasikan untuk bermitra bagi calon dapur yang akan dibangun, agar program MBG bisa berjalan," terangnya. 

Baca juga: Gantikan Budi Arie, Menteri Koperasi Ferry Juliantono Fokus Percepat Kopdes Merah Putih

Groundbreaking Kopdes di Buru jadi langkah awal

Kabupaten Buru menjadi salah satu daerah pertama yang memulai pembangunan fasilitas Kopdes Merah Putih untuk mendukung program MBG.

Dua koperasi di wilayah tersebut telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama. 

Hal ini menandai dimulainya pembangunan dapur, gudang, dan gerai koperasi yang akan berfungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi bahan pangan bergizi.

"Sudah ada dua Kopdes Merah Putih di Buru yang sudah melakukan groundbreaking, dan menyusul 82 titik lagi," papar Farida. 

Langkah ini juga menjadi implementasi langsung Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Instruksi menargetkan percepatan pembangunan koperasi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah kepulauan seperti Buru.

Wamenkop menekankan pentingnya pembangunan fasilitas fisik agar koperasi dapat berfungsi optimal sebagai pelaksana SPPG sekaligus motor ekonomi desa.

Baca juga: Profil Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Baru Pengganti Budi Arie