Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Menkeu

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

APBN: Kehadiran Negara dalam Keseharian Kita

Kompas.com - 28/08/2025, 11:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MARI bersama-sama kita bayangkan sosok seorang ibu bernama Yati, seorang ibu tunggal di desa yang jauh dari sentuhan gemerlapnya kota besar.

Baginya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah hanya deretan angka di layar berita atau sekedar hitungan tanpa makna, melainkan terwujud langsung dari senyum anaknya yang bisa terus bersekolah berkat bantuan pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

APBN adalah jawaban kegundahan hati Ibu Yati saat membawa ibu tercintanya yang sudah renta dapat berobat gratis menggunakan kartu BPJS Kesehatan, yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin.

Di warung kecilnya, APBN juga menjadi penyambung kehidupan dalam bentuk tabung gas 3 kg yang harganya terjangkau, memungkinkannya tetap mencari nafkah dengan menjual gorengan.

Saat ia ingin mengembangkan usahanya, APBN menyapanya melalui pinjaman dengan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ringan.

Kisah ibu Yati bukan hanya satu-satunya. Ada jutaan Yati lain di seluruh penjuru Indonesia yang hidupnya disentuh langsung oleh 'uang rakyat', dari petani yang membeli pupuk bersubsidi hingga nelayan yang mengisi kapalnya dengan solar murah.

Baca juga: Rent-Seeking Behaviour: Ketika Negara Sibuk Memungut, Lupa Menumbuhkan

Seperti dalam pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah RUU APBN 2026 di hadapan anggota DPR/MPR, kita harus senantiasa memupuk optimisme dan semangat gotong royong.

Memahami dan mengawal APBN adalah cara kita memastikan obor optimisme itu terus menyala. Ini adalah wujud kehadiran negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya tertulis dalam naskah konstitusi, tetapi juga dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Bagi sebagian besar masyarakat, mungkin APBN terdengar sebagai konsep yang rumit, jauh dan hanya menjadi urusan para pejabat di Jakarta.

Angka-angka triliunan rupiah yang dibahas di ruang rapat parlemen seolah tak bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan di warung kopi, pasar tradisional, atau ruang kelas di pelosok negeri.

Padahal sesungguhnya APBN merupakan manifestasi paling nyata dari kehadiran negara dalam kehidupan setiap warganya.

Ia adalah instrumen yang dirancang untuk menerjemahkan amanat konstitusi—melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa—menjadi tindakan nyata yang bisa kita rasakan setiap hari.

Secara teoretis, APBN adalah instrumen utama kebijakan fiskal yang memiliki tiga fungsi penting, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi alokasi tercermin saat pemerintah menggunakan anggaran untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar, seperti jalan raya, jembatan, sekolah negeri dan pertahanan.

Dalam keseharian, inilah jalan mulus yang kita lewati setiap hari atau rasa nyaman karena negara menjaga keamanan warganya.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau