Penyaluran Dana Pemerintahan Rp 200 Triliun ke Perbankan, LPS: Perkuat Likuiditas Perbankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perjamin Simpanan (LPS) mengatakan, penyaluran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun mampu memperkuat likuiditas perbankan.

"Kami tentu saja mendukung langkah dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan atau menempatkan dananya apda perbankan," kata Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dalam Konferensi Pers Penetapan Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS, Senin (22/9/2025).

Ia menambahkan, langkah tersebut dipercaya dapat memperkuat likuiditas perbankan. Didik menjelaskan, langkah tersebut dapat memengaruhi pergerakan tingkat bunga penjaminan.

"Untuk persaingan pendapatan perbankan itu akan lebih rendah," imbuh dia.

Baca juga: Fit and Proper Test Calon DK LPS Digelar Malam Ini, Anggito Abimanyu Ikut

Lebih lanjut, Didik bilang, dengan adanya penempatan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi tawar pemilik dana besar untuk mendikte suku bunga perbankan mungkin bisa berkurang.

Terkait adanya ekspansi ke sektor riill, ia menyampaikan, pekerjaan dari bankir adalah untuk menemukan sektor-sektor mana yang layak dibiayai.

"Bagaimanapun kan dia harus melempat ke dalam penyaluran kredit," ungkap Didik.

Dengan adanya biaya pada dana yang ditempatkan itu, perbankan akan menyalurkan dana tersebut pada penyaluran kredit untuk mendapatkan surplus dari bunga.

"Kami sih berharap pemberian kredit itu tetap berdasarkan asas-asas yang sehat, sehingga ke depan tidak menjadi NPL yang memberatkan kondisi keuangan bank," tutup dia.

Baca juga: LPS Pangkas Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,50 Persen

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke lima bank nasional pada Jumat (12/9/2025). 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa dana tersebut akan masuk ke sistem perbankan hari ini. 

Dana yang disalurkan kepada bank-bank milik pemerintah ini dibagi sesuai dengan ukuran masing-masing bank.

Secara rinci, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing mendapatkan Rp 55 triliun. Bank BTN menerima Rp 25 triliun. Sementara, Bank Syariah Indonesia (BSI) memperoleh Rp 10 triliun.