Bahlil soal BBM SPBU Swasta Kosong: Ini Negara Hukum, Bukan Tanpa Tuan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali bicara terkait fenomena kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM) pada jaringan SPBU swasta.

Ia menuturkan, distribusi bahan bakar minyak di Indonesia diatur oleh pemerintah.

Karena itu, setiap pihak yang menjalankan usaha di Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang ada.

"Menyangkut BBM, ada yang bilang, 'Pak, yang ini habis, Pak'. 'Yang ini habis, Pak'. Lho, ini impor, ini negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan," ujar Bahlil dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca juga: Bahlil Ungkap Ada 22.000 Sumur Rakyat di Sumsel, Bisa Produksi 44 Barel Per Hari

Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM pada SPBU swasta perlu dipahami sebagai bagian dari kebijakan dan pengelolaan energi nasional.

"Pasal 33 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi jangan menganggap negara ini tidak ada aturannya," kata dia.

Dia menekankan bahwa semua warga negara, termasuk pelaku usaha, wajib mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

Jika tidak mau mengikuti aturan yang ada, Bahlil pun mempersilakan pengusaha tersebut untuk berbisnis di luar Indonesia.

"Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini tidak ada aturannya, monggo cari negara lain. Karena kita semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main dan hukum yang berlaku, apalagi yang lain," ucap Bahlil.

Ia pun menyebut bahwa pada dasarnya setiap badan usaha SPBU sudah mendapatkan kuota impor BBM sebesar 110 persen pada tahun ini, alias 10 persen lebih banyak dari realisasi penjualan bahan bakar tahun sebelumnya.

Namun, kuota itu saat ini sudah habis, di mana pemerintah mengarahkan badan usaha swasta untuk membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina yang masih memiliki kuota impor tahun ini. "Jadi kuota impor kita kasih, bukannya tidak kasih. 110 persen," katanya.

Baca juga: Bahlil Sebut Izin Operasi Tambang Gag Nikel Tunggu Hasil Audit Lingkungan