Ketua DPRD Kaltim Janji Perjuangkan 11 Tuntutan Aksi Mahasiswa ke Pusat

SAMARINDA, KOMPAS.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menegaskan, pihaknya siap mengakomodasi 11 tuntutan yang disuarakan ribuan mahasiswa dan massa Aliansi Mahakam dalam aksi unjuk rasa pada Senin (1/9/2025).

Hasanuddin menyebut, tuntutan tersebut sebagian besar berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga DPRD Kaltim hanya bisa meneruskan dan memperjuangkannya ke kementerian terkait.

Baca juga: Desak Tuntutan Disampaikan, Mahasiswa UINSU Paksa Ketua DPRD Sumut Ambil Sumpah di Jalan

“Semua itu kan dari pusat, bukan dari kami. Artinya pemerintah daerah dalam hal ini gubernur bersama DPR akan mengajukan ke pemerintah pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Tapi DPRD Kaltim tetap siap mengakomodasi,” ujar Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

Hasanuddin mengungkapkan, DPRD sebenarnya siap menandatangani fakta integritas saat aksi berlangsung.

Namun, massa meminta agar penandatanganan juga dihadiri Gubernur Kaltim, Kapolda, Pangdam, hingga Kejaksaan.

“Padahal kami sudah siap tanda tangan. Tapi teman-teman mahasiswa minta harus ada gubernur, kapolda, pangdam, kejaksaan, semua lengkap. Itu kan di luar kewenangan kami karena DPRD hanya legislatif. Jadi dialog kemarin tertunda,” jelasnya.

Ia menilai mahasiswa belum menyiapkan mekanisme teknis untuk penandatanganan fakta integritas, sehingga prosesnya tidak berjalan.

“Mau cari kertas, cari pulpen, cari materai. Jadi memang belum siap,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hasanuddin juga menanggapi sorotan publik mengenai anggaran pengecatan pagar DPRD Kaltim yang pernah mencapai hampir Rp 1 miliar pada 2019.

“Kalau memang ada angkanya sampai Rp 997 juta, itu nanti bisa ditanyakan ke pihak pelaksana. Mungkin karena cat yang dipakai mahal, seperti Jotun. Tapi yang jelas, sekarang kami efisiensi. Tidak ada rencana renovasi pagar, paling hanya dibersihkan,” ujarnya.

Hasanuddin menekankan, efisiensi anggaran saat ini membuat sejumlah program DPRD juga dipangkas.

“Ada kegiatan yang biasanya dua kali sebulan jadi sekali, yang tiga kali jadi sekali. Semua karena pemangkasan,” katanya.

Baca juga: Masyarakat Usulkan Pemakzulan Bupati Pamekasan ke DPRD

Terkait aksi yang sempat diwarnai ketegangan, Hasanuddin berharap mahasiswa mengedepankan dialog.

“Kami sudah berusaha keluar menemui mereka, tapi mereka minta semua pihak hadir. Itu kan tidak mungkin. Kami ingin berdialog, hanya saja mungkin teman-teman mahasiswa kemarin belum siap,” ucapnya.

Sebelumnya, aksi ribuan mahasiswa Aliansi Mahakam di depan Gedung DPRD Kaltim menuntut 11 poin, mulai dari evaluasi kebijakan daerah, peninjauan ulang tunjangan anggota dewan, hingga penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.

Meski sempat bertemu dengan pimpinan dewan, massa menegaskan akan terus mengawal agar janji DPRD benar-benar ditindaklanjuti.