KOMPAS.com – Kabar baik bagi masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesra. Kementerian Sosial menargetkan proses pencairan bantuan tunai senilai Rp900.000 bisa dimulai pekan ini melalui PT Pos Indonesia.
Proses penyaluran dilakukan setelah validasi data penerima manfaat rampung paling lambat pada Senin (27/10/2025).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, penundaan penyaluran sempat terjadi karena pemerintah masih memfinalisasi dan memverifikasi data penerima yang dikirim Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut perlu disesuaikan dengan hasil verifikasi daerah dan Kementerian Keuangan.
“Datanya sudah kami terima dari BPS sejak beberapa waktu lalu. Setelah itu kami melakukan konsolidasi dua hal, yaitu koordinasi dengan daerah untuk verifikasi dan validasi di lapangan,” kata Saifullah Yusuf, dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).
Baca juga: BLT Kesra 2025 Cair Rp 900.000, Ini Cara Cek Nama Penerima Lewat HP
PT Pos Indonesia mendapat tugas menyalurkan BLTS kepada 7,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum memiliki rekening bansos. Jumlah ini merupakan bagian dari total 35,04 juta penerima BLTS triwulan IV (Oktober–Desember 2025).
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menjelaskan bahwa jumlah tersebut sudah disepakati bersama Menteri Sosial. Setelah data final diterima, proses pemanggilan penerima akan dilakukan secara bertahap sebelum pencairan dimulai.
“Yang pasti ini akan disalurkan secepatnya bantuan tunai untuk Oktober–November–Desember itu. Setelah datanya tuntas dan diterima PT Pos, mereka akan mulai melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum penyaluran,” ujar Saifullah.
Penyaluran lewat PT Pos diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki rekening bank. Dari total 35.046.783 keluarga penerima BLTS, Kemensos mencatat 16.144.389 KPM sudah memiliki rekening dan disalurkan melalui bank-bank Himbara seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI.
Sementara 18.902.394 KPM lainnya awalnya tercatat belum punya rekening. Namun setelah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ditemukan 11.362.037 KPM ternyata memiliki rekening dan kini sedang dikonfirmasi ke pihak Himbara.
Sisanya, sebanyak 7.540.357 KPM benar-benar belum memiliki rekening. Karena itu, penyaluran dilakukan lewat PT Pos Indonesia agar bisa menjangkau hingga wilayah terpencil yang sulit dijangkau layanan perbankan.
Baca juga: BLT 2025 Belum Cair? Ini Penjelasan Lengkap dari Mensos Saifullah Yusuf
Saifullah Yusuf menegaskan, penyaluran bantuan melalui PT Pos dilakukan dengan verifikasi langsung di lapangan agar data penerima benar-benar akurat.
“Melalui PT Pos, kita bisa mendapatkan verifikasi langsung, seperti foto rumah, aset, dan profil keluarga penerima manfaat. Jadi, selain menyalurkan bantuan, ada proses pendataan lapangan yang lebih akurat oleh tim mereka,” ujarnya.
Proses ini juga memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi warga dengan tingkat sosial ekonomi terendah pada kelompok Desil 1–4 BPS yang tinggal di daerah pelosok.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan masyarakat tidak akan dikenakan biaya apa pun selama proses penyaluran. Semua biaya operasional ditanggung oleh pemerintah, baik melalui Himbara maupun PT Pos Indonesia.
“Bagi yang rekeningnya ada dan aktif disalurkan lewat Himbara tentu gratis. Kalau yang tidak ada rekening, maka akan lewat PT Pos Indonesia dan memang ada biaya, tapi semua ditanggung pemerintah bukan oleh penerima manfaat,” tegasnya.