Mesin-mesin Perang AS Kepung Venezuela, Akankah Invasi Terjadi?

CARACAS, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Donald Trump dalam dua bulan terakhir membangun kekuatan militer besar-besaran di kawasan Laut Karibia.

Sejumlah analis menilai, langkah ini bukan semata strategi pemberantasan narkoba, melainkan bentuk tekanan untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Menurut laporan BBC, hingga 23 Oktober 2025, terdapat sedikitnya sepuluh kapal perang milik Angkatan Laut AS yang beroperasi di sekitar Karibia.

Baca juga: Misi Rahasia CIA di Venezuela Ketahuan, AS Langsung Terbangkan Pengebom

Beberapa di antaranya adalah kapal perusak rudal berpemandu, kapal serbu amfibi, serta kapal tanker pengisi bahan bakar di laut.

Kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R Ford, juga dikerahkan bersama kapal USS Lake Erie dan MV Ocean Trader, yakni kapal kargo yang dimodifikasi untuk mendukung operasi pasukan khusus dan pengintaian.

Di udara, AS mengerahkan jet tempur siluman F-35, pesawat pengebom strategis B-52 dan B-1B, serta drone MQ-9 Reaper yang terpantau melintasi wilayah udara Puerto Rico dan Trinidad & Tobago.

Pesawat intai P-8 Poseidon dan helikopter serbu MH-6M “Little Bird” juga terdeteksi berada di perairan dekat Venezuela.

AFP/TED ALJIBE Pesawat pengintai P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat saat menjalankan misi di Laut China Selatan bersama AL Filipina, 22 Agustus 2023.

Perang narkoba atau upaya penggulingan rezim?

Pentagon mengeklaim pengerahan ini merupakan bagian dari kampanye perang melawan perdagangan narkoba.

Namun, sejumlah pakar mempertanyakan alasan tersebut mengingat skala operasi yang sangat besar.

“Ini bukan soal narkoba. Ini soal perubahan rezim,” kata Dr Christopher Sabatini, peneliti senior untuk Amerika Latin di Chatham House.

“Mereka mungkin tidak akan menginvasi, tetapi jelas ini sinyal untuk menakut-nakuti militer Venezuela dan lingkaran dalam Maduro agar berbalik melawan dia,” ujarnya.

Sejak pemilu Venezuela tahun 2024 yang dinilai tidak bebas dan curang, Washington secara terbuka menolak mengakui Nicolas Maduro sebagai presiden sah.

Pemerintahan Trump bahkan menawarkan hadiah hingga 50 juta dollar AS (sekitar Rp 830 miliar) bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

“Bagi elite Venezuela, 50 juta dollar bukan apa-apa dibandingkan dengan kekayaan yang mereka dapat dari korupsi di negara kaya minyak itu,” kata Jose Ignacio Hernandez, pakar hukum Venezuela yang kini menjadi peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Hernandez menambahkan, loyalitas terhadap Maduro terbangun bukan hanya karena kekuasaan, melainkan juga rasa bersalah kolektif di antara para pejabatnya.

“Mereka tahu, dengan cara tertentu, mereka juga terlibat dalam kegiatan kriminal. Jadi menyerahkan Maduro berarti menyerahkan diri mereka sendiri,” ucapnya.

Senada dengan itu, Michael Albertus, profesor ilmu politik di Universitas Chicago, menyebut bahwa pemimpin otoriter biasanya menciptakan sistem pengawasan untuk memastikan kesetiaan lingkaran dalamnya.

“Pemimpin otoriter selalu mencurigai orang-orang terdekatnya, dan mereka menciptakan sistem pengawasan untuk memastikan kesetiaan,” katanya.

Baca juga: 3 Jet Bomber AS Gantian Dekati Venezuela, Usai B-52 Kini B-1B

Operasi narkoba yang dipertanyakan

Trump menyatakan bahwa operasi militer di Karibia ditujukan untuk memberantas pengedar narkoba dan “narko-teroris.”

Ia mengeklaim, salah satu kapal yang dihancurkan pada 16 Oktober berisi fentanil, narkotika sintetis mematikan.

Namun, klaim tersebut diragukan banyak pihak, mengingat fentanil umumnya diproduksi di Meksiko, bukan di Amerika Selatan.

“Trump hanya meminjam bahasa oposisi Venezuela yang menggambarkan pemerintahan Maduro sebagai rezim kriminal,” ujar Dr Sabatini.

Meski sejak 2020 Departemen Kehakiman AS menuduh Maduro memimpin jaringan perdagangan narkoba, data terbaru dari Drug Enforcement Administration (DEA) menunjukkan bahwa 84 persen kokain yang disita di AS berasal dari Kolombia.

Wilayah Karibia yang saat ini menjadi pusat operasi militer AS juga bukan jalur utama penyelundupan narkoba, yang lebih sering melalui Samudra Pasifik.

Satu-satunya kasus mencolok adalah penangkapan dua keponakan istri Maduro pada 2016 karena mencoba menyelundupkan kokain ke AS. Mereka kemudian dibebaskan lewat pertukaran tahanan.

Baca juga: Kapal Perang AS Tinggal Sejengkal ke Venezuela, Sandar di Trinidad dan Tobago

Operasi CIA dan target rahasia

Pada pertengahan Oktober, Trump menandatangani dokumen presidential finding—sebuah izin rahasia yang memberikan kewenangan kepada CIA untuk melakukan operasi tersembunyi di Venezuela dan sekitarnya.

Laporan The New York Times menyebutkan bahwa tujuan akhir operasi itu adalah untuk melengserkan Maduro dari kursi presiden.

“Para pejabat Amerika telah menegaskan secara pribadi bahwa tujuan akhir operasi tersebut adalah menggulingkan Maduro dari kekuasaan,” demikian bunyi laporan tersebut.

Saat ditanya apakah CIA diberi mandat khusus untuk menggulingkan Maduro, Trump menjawab singkat, “Pertanyaan itu konyol.”

Ned Price, mantan pejabat CIA dan Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa operasi rahasia dapat mencakup banyak hal.

“Bisa berupa operasi informasi, sabotase, pendanaan oposisi, hingga penggulingan rezim. Ada banyak opsi dari level rendah hingga tinggi,” ucapnya.

Menurut Dr Sabatini, jika AS ingin menargetkan instalasi yang digunakan militer Venezuela untuk perdagangan narkoba, mereka bisa saja meluncurkan serangan presisi.

“Kalau Trump ingin agresif, ia bisa saja meluncurkan rudal ke barak militer tertentu. Intelijen AS cukup tahu sektor mana di militer yang terlibat dalam perdagangan kokain,” jelasnya.

Meningkatnya kehadiran kekuatan laut dan udara AS di sekitar Venezuela menjadikan Laut Karibia sebagai salah satu titik panas geopolitik baru.

Trump bahkan sempat menyatakan bahwa AS sedang melihat ke darat sekarang, yang dipahami oleh banyak analis sebagai sinyal potensi operasi darat di wilayah Venezuela.

Kendati demikian, sebagian besar pengamat sepakat bahwa tujuan utama AS saat ini adalah menciptakan tekanan politik dan psikologis, bukan meluncurkan invasi militer terbuka.

Baca juga: Venezuela Siap Perang Lawan AS, Siagakan 5.000 Rudal Rusia

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang