Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah Tetap Optimis Meski Tuntutan Tak Sepenuhnya Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah akan terus mengawal seluruh tuntutan rakyat meski tenggat waktu telah lewat yakni Jumat (5/9/2025).

Anggota kolektif sekaligus pemerhati politik, Andhyna F. Utami (Afu), mengatakan solidaritas gerakan rakyat kini semakin kuat untuk mengawal tuntutan hingga akhir.

"Gerakan saat ini sudah sangat masif. Optimis warga dari segala lapisan bersatu mengawal menuntut pemerintah soal keadilan," ujar Afu di depan Gerbang Pancasila DPR, Kamis (4/9/2025).

Afu menilai lahirnya 17+8 tuntutan merupakan pencapaian penting bagi rakyat Indonesia.

"Menganggap ini sebagai milestone, titik mulai baru buat kita," kata Afu.

Baca juga: Andovi Ungkap Progres 17+8 Tuntutan Rakyat: 8 Belum Digubris, 4 Alami Kemunduran

Senada, Abigail Limuria, aktivis kolektif, menyatakan bahwa dirinya sudah memperkirakan tak semua tuntutan akan dipenuhi pemerintah.

"Saya yakin walaupun mungkin 17+8 ini tidak dipenuhi, tapi ada satu yang pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang sangat bagus," kata Abigail.

"Makin banyak warga yang lebih melek politik, berani menyuarakan aspirasi, memahami hak-hak mereka, dan termotivasi untuk tidak hanya diam melihat situasi," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah influencer dan aktivis sosial menyerahkan sikumen 17+8 tuntutan rakyat secara langsung ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis sore.

Penyerahan dilakukan di depan Gerbang Pancasila oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, termasuk Abigail Limuria, Andhyna F. Utami (Afu), Jerome Polin, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Fathia Izzati, dan Ferry Irwandi.

Baca juga: Tuntutan Rakyat 17+8, AHY Ngaku Sudah Baca Satu Per Satu

Adapun tuntutan yang disusun berjudul "17+8 Tuntutan Rakyat sebagai berikut:

Deadline 5 September

1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.