China Bela Whoosh, Sebut Jangan Cuma Lihat Angka
KOMPAS.com - Pemerintah China akhirnya menyampaikan pernyataan resmi setelah mencuatnya polemik soal Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh di Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyebut, bahwa keberadaan KCJB jangan hanya dilihat dari laporan keuangan di atas kertas, melainkan juga harus dilihat dari aspek manfaatnya.
"Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan," kata Guo Jiakun dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).
Guo Jiakun menegaskan, Kereta Cepat Jakarta Bandung itu sudah dua tahun resmi beroperasi. Dalam periode tersebut, moda transportasi itu dinilai telah beroperasi dengan aman dan lancar.
"Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat," ucap dia.
Baca juga: Luhut Cerita Whoosh Bermasalah Sejak Awal: Saya Terima Sudah Busuk Itu
Menurut Guo Jiakun, KCJB yang pembangunannya banyak melibatkan perusahaan dari negaranya ini juga banyak menciptakan manfaat ekonomi, membuka lapangan kerja, hingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi sepanjang kawasan yang dilalui.
"Dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai pihak di Indonesia," beber dia.
Polemik Kereta Cepat Jakarta Bandung
Untuk diketahui, proyek KCJB belakangan jadi perdebatan panas di Indonesia setelah PT kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menanggung kerugian triliunan rupiah karena terbebani utang dan bunga.
Beban itu ikut ditanggung empat BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, di mana PT PSBI menjadi pemegang saham mayoritas PT KCIC.
Baca juga: Whoosh dan Kerugian BUMN
Di sisi lain, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan bila APBN digunakan untuk membantu penyelesaian utang ke kreditur China. Purbaya menegaskan, penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah ranah Danantara.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan P. Roeslani menyatakan, pihaknya akan menyelesaikan kajian rencana penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung pada akhir tahun ini.
Menurut Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini proses kajian untuk penyelesaian utang kereta cepat masih berjalan.
Untuk itu dirinya meminta publik menunggu, dan jika proses telah selesai, akan memaparkannya terlebih dahulu ke Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
"Jadi kami akan presentasikan agar penyelesaiannya komprehensif, bukan yang sifatnya bisa potensi masalah lagi. Enggak. Kami mau komprehensif," kata Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta.
Baca juga: Bunga Utang Whoosh
Lebih lanjut, kementerian atau lembaga yang dimaksud itu seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
