Menkop Yakin Kopdes Merah Putih Jadi Instrumen Baru Kendalikan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, optimistis operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes KDKMP) menjadi instrumen baru untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi nasional.

Ketika Kopdes mulai beroperasi secara penuh, proses pemantauan terhadap inflasi akan menjadi lebih perinci dan menyeluruh.

Dengan adanya koperasi di tingkat desa, pemerintah dapat melakukan intervensi langsung untuk mengendalikan inflasi, karena data dan distribusi barang dapat dipantau secara real-time melalui jaringan koperasi tersebut.

"Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan, maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplet, dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa," ujar Ferry melalui keterangan pers, Senin (27/10/2025).

Baca juga: Menkeu Purbaya Bongkar Rahasia Soeharto Bertahan 32 Tahun: Jaga Inflasi

Ia menyebut setiap Kopdes bakal menjadi penyalur komoditas pangan. Fungsi ini mengganti peran tengkulak sehingga harga komoditas yang dijual jauh lebih terjangkau.

Sebagai contoh, gabah hasil panen petani dapat dibeli langsung oleh koperasi desa dan kemudian disimpan di gudang yang dikelola koperasi.

Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan mencegah terjadinya lonjakan harga di pasaran, terutama saat pasokan menurun atau terjadi gejolak harga pangan.

“(Contohnya) gabah dari petani bisa dibeli oleh Koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” paparnya.

Kopdes juga menjadi lembaga penyalur bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah.

Saat ini, pemerintah tengah mempercepat pembangunan gerai dan gudang sebagai sarana fisik, agar seluruh jaringan Kopdes Merah Putih bisa beroperasi penuh pada Maret 2026.

Adapun gudang dan gerai ditargetkan rampung pada Maret tahun depan.

Pemerintah daerah (Pemda) pun diminta melakukan inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai lokasi berdirinya gerai dan gudang.

Ferry menyebut setiap harinya dibutuhkan pendataan minimal 1.000 titik tanah di daerah.

"Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada rapat kabinet paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026," paparnya.

Hingga Oktober 2025, ada 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota.

Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya, termasuk status kepemilikan gerai yang beroperasi.

“Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi (Kopdes),” beber Ferry.

Baca juga: Kopdes Merah Putih Berpotensi Kelola Kebun Sawit Sitaan Negara, Skemanya Masih Digodok