Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Negara Pun Mengajarkan Anarki

Kompas.com - 04/09/2025, 13:35 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TIDAK mudah mengelola negara pascakolonial semacam Indonesia. Antara nilai-nilai substantif dan kepentingan-kepentingan pragmatis bergumul adu kuat.

Dan, kita, bangsa Indonesia yang sudah berusia 80 tahun, ternyata masih saja terperangkap pada jebakan anarki.

Hal itu tampak sekali dari peristiwa amuk massa beberapa hari lalu. Di beberapa hari akhir Agustus 2025, kita diliputi kecemasan tinggi. Bayangan tragedi kemanusiaan 1998 dengan cepat menghampiri benak banyak orang.

Amuk terjadi di sejumlah kota pasca-tragedi Pejompongan yang menewaskan Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojol. Ia tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di tengah kerumunan massa pengunjuk rasa di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025.

Rekaman amatir tragedi itu menyebar dengan cepat, menembus kanal-kanal media sosial, lalu membuka luka-luka sosial-ekonomi warga masyarakat.

Baca juga: Rakyat Miskin, Negara Kaya, Uangnya di Mana?

 

Nama Affan Kurniawan dengan cepat menggerakkan warga masyarakat di berbagai kota. Massa turun ke jalan tanpa komando, tanpa pidato.

Sejumlah gedung pemerintah dan fasilitas umum terbakar. Amuk meluas dan menyasar kepemilikan pribadi. Rumah sejumlah pejabat negara diserbu massa. Terjadi penjarahan.

Awalnya demokrasi, tapi ujungnya anarki. Unjuk rasa dengan penggerahan massa sah dalam demokrasi. Demonstrasi diberi tempat di negara demokrasi. Justru negara wajib melindungi dan menjamin keamanannya.

Namun, demonstrasi itu diakhiri anarki. Demonstrasi berubah menjadi amuk dengan ikutannya, seperti pembakaran, perusakan, penjarahan.

Tentu saja amuk dengan ikutannya bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum sebagai salah satu pilar demokrasi.

Tragedi 1998 sepertinya tak pernah menjadi pembelajaran bangsa ini. Sejarah hanya dicatat sebagai peristiwa masa lalu, bukan dijadikan cermin untuk refleksi, untuk belajar bersama mengelola zaman.

Padahal, sebagian besar pejabat negeri, pemimpin kita hari ini, melewati peristiwa tragis tahun 1998 itu.

Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa kita terkesan tak mampu belajar dari sejarah?

Jebakan pascakolonial

Kita, negara ini, memasuki jebakan pascakolonial yang rumit. Kita mengenal negara modern melalui praktik negara kolonial.

Melalui negara kolonial itu pula kita menerjemahkan dan mewarisi model serta relasi kekuasaan antara negara dan warga negara, antara penguasa dan rakyat.

Halaman:


Terkini Lainnya
Dito Ariotedjo Pamit dari Menpora
Dito Ariotedjo Pamit dari Menpora
Nasional
Prabowo Lantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Sore Ini
Prabowo Lantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Sore Ini
Nasional
Dua Menteri Main Domino, Anggota DPR: Cukup Kami Jadi Korban Keteledoran
Dua Menteri Main Domino, Anggota DPR: Cukup Kami Jadi Korban Keteledoran
Nasional
Wamenkop hingga Kepala BP Haji Datangi Istana Pakai Jas dan Dasi Biru, Pelantikan?
Wamenkop hingga Kepala BP Haji Datangi Istana Pakai Jas dan Dasi Biru, Pelantikan?
Nasional
ADHI Karya Perkuat Fundamental, Bayar Obligasi Rp 1,3 Triliun dan Genjot Proyek Sosial
ADHI Karya Perkuat Fundamental, Bayar Obligasi Rp 1,3 Triliun dan Genjot Proyek Sosial
Nasional
Domino Kekuasaan
Domino Kekuasaan
Nasional
Ketua KY Jamin Tak Ada Calon Hakim Agung Titipan
Ketua KY Jamin Tak Ada Calon Hakim Agung Titipan
Nasional
TNI AL Sebut KRI Brawijaya-320 Kapal Fregat Terbesar se-Asia Tenggara
TNI AL Sebut KRI Brawijaya-320 Kapal Fregat Terbesar se-Asia Tenggara
Nasional
Ketua Komnas HAM Siap Mundur jika Tak Tuntaskan Kasus Munir 8 Desember 2025
Ketua Komnas HAM Siap Mundur jika Tak Tuntaskan Kasus Munir 8 Desember 2025
Nasional
Istri Nadiem Jenguk Suami di Tahanan, Bawa Rantang Berisi Samosa dan Pastel
Istri Nadiem Jenguk Suami di Tahanan, Bawa Rantang Berisi Samosa dan Pastel
Nasional
Kejagung Terima Surat Kuasa dari Gibran untuk Kawal Gugatan Perdata Ijazah SMA
Kejagung Terima Surat Kuasa dari Gibran untuk Kawal Gugatan Perdata Ijazah SMA
Nasional
Jaksa Pengacara Negara Wakili Wapres Gibran di Gugatan Perdata, Penggugat Keberatan
Jaksa Pengacara Negara Wakili Wapres Gibran di Gugatan Perdata, Penggugat Keberatan
Nasional
KASUM Beri Deadline 8 Desember ke Komnas HAM Tuntaskan Kasus Pembunuhan Munir
KASUM Beri Deadline 8 Desember ke Komnas HAM Tuntaskan Kasus Pembunuhan Munir
Nasional
Nusron Diminta Kenakan Pajak Tinggi ke 60 Keluarga Kaya yang Kuasai Tanah Bersertifikat di RI
Nusron Diminta Kenakan Pajak Tinggi ke 60 Keluarga Kaya yang Kuasai Tanah Bersertifikat di RI
Nasional
Menko Yusril Ungkap Alasan Tak Semua Tuntutan Rakyat Bisa Segera Diwujudkan
Menko Yusril Ungkap Alasan Tak Semua Tuntutan Rakyat Bisa Segera Diwujudkan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau